JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan lugas terkait langkah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mendatangi kantor Bank Indonesia (BI). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menelusuri data akurat mengenai dana daerah yang santer disebut mengendap di perbankan, sebuah isu yang menarik perhatian publik.
Menurut Purbaya, inisiatif Gubernur Dedi ini merupakan hal yang wajar dan patut dihargai, selama tujuannya adalah untuk mencari kebenaran data dan informasi demi transparansi anggaran daerah. “Biarkan saja mereka ketemu,” ujarnya singkat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025). Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa tidak ada agenda pertemuan dirinya dengan Gubernur Dedi terkait isu ini, menunjukkan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya penelusuran data kepada pihak-pihak terkait.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi memang mengambil langkah proaktif dengan mengunjungi Kantor Pusat BI. Kunjungan ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu beredar mengenai dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 4,17 triliun yang dikabarkan mengendap di bank dan berpotensi menghambat laju pembangunan daerah.
Setelah melakukan pertemuan dan pemeriksaan data di BI, Dedi Mulyadi secara tegas membantah adanya penyimpanan dana pemerintah provinsi dalam bentuk deposito, baik di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (Bank BJB) maupun institusi perbankan lainnya. “Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun,” terang Dedi di kawasan Bank Indonesia. Ia menjelaskan, jumlah dana yang ada saat ini adalah Rp 2,4 triliun. Dana sebesar Rp 2,4 triliun tersebut ditempatkan dalam rekening giro, yang memang dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan penjelasan transparan ini, Dedi berharap agar isu pengendapan dana daerah tidak lagi memicu kecurigaan publik, khususnya anggapan bahwa pemerintah provinsi sengaja menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk mendapatkan keuntungan, yang pada akhirnya dapat menghambat realisasi program pembangunan. “Tidak ada lagi kecurigaan,” tegasnya, menekankan komitmen pemerintah provinsi terhadap efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan. Dedi menambahkan bahwa Jawa Barat bahkan diakui sebagai salah satu daerah dengan realisasi belanja terbaik, berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.
Untuk melengkapi informasi dan memastikan kondisi anggaran daerah secara komprehensif, sebelum berkunjung ke BI, Gubernur Dedi juga telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Bank Indonesia untuk mengklarifikasi isu dana daerah sebesar Rp 4,17 triliun yang dikabarkan mengendap di perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap langkah ini wajar demi transparansi dan pencarian data akurat, menyatakan “Biarkan saja mereka ketemu.”
Setelah pertemuan, Dedi Mulyadi membantah tegas adanya penyimpanan dana provinsi dalam bentuk deposito, khususnya angka Rp 4,17 triliun. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat Rp 2,4 triliun dalam rekening giro, dialokasikan untuk membiayai program dan operasional Pemprov Jawa Barat. Klarifikasi ini bertujuan menghilangkan kecurigaan publik dan menunjukkan komitmen terhadap efisiensi anggaran serta percepatan pembangunan.