JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, melaporkan perkembangan positif dalam pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera. Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah yang terdampak di tiga provinsi utama kini telah berangsur normal.
Tito menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah yang telah terjalin sejak fase darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi pemulihan. Salah satu capaian krusial yang ditegaskan adalah bahwa seluruh pengungsi kini tidak lagi berada di tenda-tenda penampungan, melainkan telah berpindah ke hunian sementara (huntara) atau menggunakan skema Dana Tunggu Hunian (DTH).
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu (24/5), Tito merinci kondisi terkini di tiap provinsi. Untuk Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 wilayah telah kembali normal. Sementara itu, wilayah seperti Tanah Datar sudah mendekati normal, dan pihak pemerintah masih memberikan perhatian khusus pada daerah Agam serta Padang Pariaman.
Situasi serupa terlihat di Sumatera Utara, di mana dari 19 kabupaten/kota yang terdampak, 16 daerah telah pulih. Tapanuli Selatan berada dalam tahap mendekati normal, sementara pemerintah masih memprioritaskan pemulihan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Untuk Provinsi Aceh, sebanyak 10 dari 18 daerah terdampak telah kembali beraktivitas normal. Gayo Lues terpantau mendekati normal, sedangkan tujuh daerah lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, masih memerlukan atensi lebih lanjut.
Proses penilaian kondisi daerah ini dilakukan berdasarkan serangkaian indikator strategis. Pemerintah mengukur efektivitas pemulihan dari berjalannya roda pemerintahan, ketersediaan layanan kesehatan, berlanjutnya kegiatan pembelajaran, hingga fungsionalitas akses darat. Selain itu, aspek ekonomi dan layanan dasar masyarakat seperti fasilitas rumah ibadah, SPBU, jaringan PDAM, hingga akses internet menjadi tolok ukur utama keberhasilan rehabilitasi.
Menyoroti aspek pendanaan, Tito menekankan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat vital untuk mempercepat proses pemulihan. Ia menegaskan perlunya komitmen pendanaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani kebutuhan pascabencana.
Daerah-daerah yang terdampak bencana ini, Transfer ke Daerah (TKD)-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap akan menangani residu-residu yang tidak kecil, tegas Tito.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Ringkasan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa mayoritas wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah berangsur normal. Seluruh pengungsi kini telah berpindah dari tenda penampungan menuju hunian sementara atau skema Dana Tunggu Hunian sebagai hasil dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Proses pemulihan dinilai melalui indikator fungsionalitas layanan dasar seperti akses darat, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pemerintah menekankan pentingnya komitmen pendanaan berkelanjutan serta memastikan alokasi Transfer ke Daerah tetap stabil atau ditambah guna menuntaskan sisa-sisa penanganan pascabencana di wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus.