Sanae Takaichi: Kanselir Perempuan? Perebutan Kursi PM Jepang Memanas!

Setelah dua kali berjuang dan mengalami kegagalan, ambisi lama Sanae Takaichi (64) akhirnya terwujud. Pada Sabtu (4/10/2025), tepat di ulang tahun ke-70 Partai Demokrat Liberal (LDP), partai berkuasa di Jepang, ia resmi terpilih sebagai pemimpin. Kemenangan bersejarah ini menempatkan Takaichi pada posisi terdepan untuk menjadi calon perdana menteri perempuan pertama Jepang.

Sosok Sanae Takaichi memang tidak asing dengan kontroversi. Ia dikenal karena pandangannya yang tegas, terutama terkait kebijakan perempuan, seperti penolakan revisi undang-undang yang memungkinkan perempuan tidak perlu mengikuti nama keluarga pasangan, serta dorongannya agar perempuan fokus pada peran tradisional sebagai istri dan ibu di tengah krisis angka pernikahan dan kelahiran Jepang. Selain itu, pandangan ekonominya sangat selaras dengan filosofi mendiang Shinzo Abe, dan ia juga menuai kritik atas pandangannya yang mendorong etos ‘bekerja bagai kuda’ bagi rakyat Jepang.

Lahir di Prefektur Nara pada tahun 1961, Sanae Takaichi memiliki latar belakang yang tak biasa dan jauh dari hiruk pikuk panggung politik. Ayahnya seorang pekerja kantoran, sementara ibunya berprofesi sebagai polisi wanita. Sebelum terjun ke dunia politik Jepang, ia justru dikenal sebagai pemain drum heavy metal yang andal, saking intensnya bermain, ia sering mematahkan stik drumnya. Selain musik, ia juga punya hobi menyelam dan otomotif, bahkan mobil Toyota Supra miliknya kini dipajang di Museum Nara. Pengalaman pertamanya di hadapan publik adalah sebagai pembawa acara televisi.

Benih-benih inspirasi politik Sanae Takaichi mulai tumbuh pada era 1980-an, kala friksi perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang memanas. Dorongan untuk memahami bagaimana AS memandang negaranya membawanya bekerja di kantor Patricia Schroeder, seorang anggota kongres Demokrat yang dikenal vokal mengkritik Jepang. Pengalaman tersebut menjadi pencerahan baginya, menyadari betapa sulitnya orang Amerika membedakan bahasa dan budaya Jepang, Tiongkok, serta Korea. Sejak saat itu, ia membulatkan tekad untuk memastikan Jepang dihormati dan dipahami di kancah global. Seperti yang ia nyatakan, “Jika Jepang tidak mampu mempertahankan diri, nasibnya akan selalu bergantung pada opini publik AS yang dangkal.”

Langkahnya ke dunia politik dimulai dengan pemilihan parlemen pada tahun 1992 sebagai kandidat independen, meskipun kala itu ia mengalami kekalahan. Namun, kegagalan tidak menyurutkan tekadnya; setahun kemudian, Sanae Takaichi berhasil meraih kursi parlemen dan bergabung dengan LDP pada tahun 1996. Sejak saat itu, ia secara konsisten terpilih sebagai anggota parlemen sebanyak 10 kali, sebuah pencapaian yang mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu suara konservatif paling vokal di dalam partainya. Karier politiknya terus menanjak, membawanya menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan Jepang, termasuk menteri keamanan ekonomi, menteri industri dan perdagangan, serta menteri komunikasi dan urusan dalam negeri dengan masa jabatan terpanjang.

Upaya Sanae Takaichi untuk memimpin LDP, partai yang mendominasi panggung politik Jepang, dimulai pada tahun 2021, namun ia harus mengakui keunggulan Fumio Kishida. Pada tahun 2024, ia kembali mencoba, bahkan berhasil memimpin di tahap pertama pemungutan suara, meskipun pada akhirnya Shigeru Ishiba yang keluar sebagai pemenang. Barulah pada percobaan ketiganya di tahun 2025 ini, Sanae Takaichi berhasil meraih kemenangan yang diidamkan. Apabila parlemen mengukuhkan kemenangannya, ia akan mengukir sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, sekaligus perdana menteri pertama yang berasal dari Prefektur Nara. “Cita-cita saya menjadi perempuan besi,” ungkapnya penuh semangat kepada anak-anak sekolah saat berkampanye, menggambarkan tekadnya yang kuat.

Sejak bergabung dengan partai konservatif, Sanae Takaichi secara konsisten menampilkan haluan konservatifnya. Ia dengan gigih menentang undang-undang yang akan memungkinkan perempuan menikah mempertahankan nama gadis mereka, berargumen bahwa hal itu merusak tradisi Jepang. Penolakan terhadap pernikahan sesama jenis juga menjadi bagian dari pandangan konservatifnya. Lebih lanjut, ia aktif menyuarakan pentingnya perempuan menikah dan memiliki anak sesuai tradisi, terutama di tengah angka pernikahan dan kelahiran yang terus menurun drastis di Jepang. Namun, ada perubahan signifikan dalam retorikanya belakangan ini. Selama kampanye, Sanae Takaichi berjanji untuk mengurangi biaya pengasuhan anak melalui alokasi dari porsi pajak, serta mengusulkan potongan pajak korporasi bagi perusahaan yang menyediakan layanan penitipan anak di lingkungan kerja mereka.

Melengkapi janji-janji kampanye, Sanae Takaichi juga mengusulkan perluasan layanan rumah sakit untuk kesehatan perempuan, peningkatan pengakuan bagi pekerja rumah tangga, dan opsi perawatan yang lebih baik bagi lansia. Kebijakan-kebijakan ini, katanya, berakar dari pengalaman pribadinya. “Secara pribadi, saya telah melalui masa-masa pengasuhan. Itulah mengapa saya bertekad untuk mengurangi jumlah orang yang terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka karena mengasuh anak,” jelasnya. “Saya ingin menciptakan masyarakat di mana orang tidak perlu mengorbankan karier mereka.” Namun, kontroversi Sanae Takaichi tidak berhenti di situ. Ia pernah menyatakan bahwa masyarakat Jepang seharusnya “bekerja bagai kuda”, dan dalam kesempatan lain, berjanji akan “kerja, kerja, kerja” demi menghilangkan “kecemasan masyarakat mengenai kehidupan mereka dan demi masa depan yang penuh harapan”. Pernyataan ini menuai kritik tajam, dituding menggemakan fenomena karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan yang marak di Jepang.

Sebagai murid setia mendiang Shinzo Abe, Sanae Takaichi bertekad untuk menghidupkan kembali visi ekonomi Abenomics, yang meliputi peningkatan pengeluaran publik yang signifikan dan kebijakan pinjaman murah untuk menstimulasi ekonomi Jepang. Selain itu, rutinitasnya mengunjungi Kuil Yasukuni juga menjadi sumber kontroversi. Kuil ini dibangun untuk menghormati mereka yang gugur dalam perang Jepang, termasuk beberapa individu yang dihukum sebagai penjahat perang, sebuah tindakan yang seringkali memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga.

Sejak didirikan pada tahun 1955, Partai Demokrat Liberal (LDP) memang telah mendominasi panggung politik Jepang. Namun, belakangan ini, partai tersebut menghadapi tantangan serius berupa hilangnya dukungan publik. Hal ini dipicu oleh kekecewaan terhadap ekonomi Jepang yang lesu, penurunan populasi yang mengkhawatirkan, dan meningkatnya ketidakpuasan sosial. Dalam konteks ini, Sanae Takaichi, yang dikenal berasal dari sayap kanan LDP, diharapkan mampu memulihkan kepercayaan pemilih konservatif yang sebelumnya beralih ke partai ekstrem kanan Sanseito. Partai Sanseito, dengan slogan “Jepang yang Utama”, telah menunjukkan daya tarik signifikan dengan lonjakan kursi dari satu menjadi lima belas. Sanae Takaichi sendiri mengakui masalah ini dalam pidatonya setelah memenangkan putaran pertama pemungutan suara.

“Kami telah menerima kritik yang sangat keras dari pendukung inti kami, pemilih konservatif, dan anggota partai,” ungkap Sanae Takaichi, menunjukkan kesadarannya akan tantangan yang dihadapi. Ia menambahkan, “LDP harus berubah demi masa kini dan masa depan Jepang. Kami akan selalu mengutamakan kepentingan nasional dan mengelola negara dengan rasa keseimbangan.” Dengan penetapan ini, parlemen Jepang diperkirakan akan mengukuhkan Sanae Takaichi sebagai perdana menteri pada tanggal 15 Oktober.

Kemenangan Sanae Takaichi dalam pemilihan internal LDP disambut beragam oleh pasar keuangan. Investor menunjukkan optimisme dengan lonjakan saham di sektor real estate, teknologi, dan industri berat. Namun, di sisi lain, nilai Yen justru mencapai rekor terendah terhadap Euro dan mengalami kemerosotan signifikan sebesar 1,7 persen terhadap dolar AS.

Jesper Koll, seorang ekonom Jepang, menjelaskan kepada BBC bahwa kenaikan pasar yang terlihat pada Senin (6/10/2025) adalah reaksi spontan terhadap prospek Sanae Takaichi menjadi perdana menteri. Meskipun usulan kebijakannya untuk menstimulasi ekonomi Jepang melalui peningkatan belanja pemerintah berpotensi menguntungkan sektor bisnis, langkah tersebut juga dikhawatirkan dapat memperlemah Yen secara lebih lanjut, mengingat beban utang Jepang yang sudah membengkak.

Apabila Sanae Takaichi resmi dilantik menggantikan Shigeru Ishiba pada akhir bulan, ia akan langsung dihadapkan pada serangkaian tantangan besar. Salah satunya adalah menavigasi kompleksitas hubungan AS-Jepang, khususnya terkait kesepakatan tarif dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Di dalam negeri, ia juga harus berjuang mengatasi ekonomi Jepang yang lesu, serta membantu rumah tangga yang kesulitan menghadapi biaya hidup tinggi di tengah pertumbuhan upah yang masih lambat.

Dengan adanya rencana kunjungan Presiden Trump ke Jepang pada akhir bulan ini, Jesper Koll menilai bahwa Sanae Takaichi akan sangat bersemangat untuk menegosiasikan kesepakatan baru yang bertujuan untuk menurunkan nilai dolar dan menguatkan Yen. Ini akan menjadi salah satu langkah krusial dalam upaya Sanae Takaichi untuk menstabilkan dan memperkuat ekonomi Jepang di panggung global.