Visa AS Makin Ketat: Orang Gemuk Bisa Ditolak Era Trump!

Jakarta, IDN Times – Pemerintahan Donald Trump kembali memicu gelombang kontroversi dengan merilis pedoman baru yang secara signifikan mempersulit proses visa bagi imigran di Amerika Serikat. Kebijakan ini memungkinkan penolakan visa berdasarkan kondisi kesehatan tertentu, termasuk diabetes, obesitas, penyakit jantung, hingga gangguan metabolik. Dokumen resmi Departemen Luar Negeri, yang telah diperiksa oleh KFF Health News, memerintahkan petugas visa untuk secara proaktif menilai apakah seorang pemohon berpotensi menjadi “beban publik” bagi AS akibat kebutuhan biaya perawatan medis jangka panjang yang mungkin timbul.

Dikutip dari KFF Health News, pedoman revolusioner ini memperluas kewenangan petugas visa secara drastis untuk mengevaluasi kesehatan pelamar, bahkan hanya berdasarkan proyeksi medis mengenai biaya masa depan. Para ahli melihat langkah ini sebagai bagian integral dari strategi komprehensif pemerintahan Trump untuk memperketat imigrasi, yang juga mencakup penangkapan massal, pembatasan ketat bagi pengungsi, hingga larangan masuk dari negara-negara tertentu.

1. Kebijakan Baru: Kesehatan Jadi Faktor Penentu Visa Imigrasi

Dengan pedoman ini, kesehatan kini menjadi titik fokus utama dalam proses aplikasi bagi hampir semua pemohon yang mendambakan status tinggal permanen di AS. Petugas visa diinstruksikan untuk secara cermat mempertimbangkan beragam penyakit kronis, mulai dari penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, kondisi pernapasan, hingga gangguan kesehatan mental. Ini menandai pergeseran signifikan dalam persyaratan kesehatan imigrasi AS.

Dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa “Kondisi medis tertentu dapat memerlukan biaya perawatan senilai ratusan ribu dolar,” sehingga berpotensi besar dianggap sebagai potensi beban publik yang harus dihindari. Evaluasi ketat ini tidak hanya menyasar pemohon utama, tetapi juga meluas hingga anggota keluarga yang menjadi tanggungan mereka, menjadikan proses ini semakin kompleks.

Kebijakan baru ini secara drastis memperluas tuntutan yang sebelumnya hanya berfokus pada pemeriksaan penyakit menular seperti tuberkulosis dan riwayat vaksinasi. Kini, kondisi seperti obesitas, yang dapat memicu asma, sleep apnea, atau tekanan darah tinggi, juga dijadikan dasar penolakan. Ini secara jelas menggeser kerangka kebijakan kesehatan menjadi instrumen seleksi imigrasi yang jauh lebih ketat dan diskriminatif.

2. Kekhawatiran Para Ahli: Penilaian Sepihak dan Tidak Terlatih

Para pakar imigrasi telah melontarkan kritik keras terhadap pedoman ini, menyoroti pemberian kewenangan medis yang luas kepada petugas visa yang sejatinya tidak memiliki pelatihan kesehatan memadai. Charles Wheeler, seorang pengacara senior dari Catholic Legal Immigration Network, menegaskan bahwa bahasa dalam arahan tersebut bertentangan langsung dengan Foreign Affairs Manual, yang secara tegas melarang penolakan visa berdasarkan skenario “bagaimana jika” di masa depan.

Menurut Wheeler, pedoman baru ini justru secara berbahaya mendorong petugas untuk membuat proyeksi biaya medis berdasarkan interpretasi pribadi yang sangat rentan terhadap bias. “Mereka tidak terlatih secara medis dan tidak seharusnya membuat proyeksi semacam itu,” tegasnya, menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang.

Sophia Genovese, pengacara imigrasi dari Universitas Georgetown, menambahkan bahwa arahan kontroversial ini membuat proses visa menjadi semakin spekulatif dan berpotensi diskriminatif terhadap individu dengan riwayat penyakit kronis. Ia memandang bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan masalah besar selama wawancara konsuler, mengingat standar penilaian yang menjadi sangat luas dan bersifat subjektif, membuka peluang bagi keputusan yang tidak adil.

3. Implikasi Bagi Imigran: Pemeriksaan Lebih Ketat dan Risiko Penolakan yang Tinggi

Secara historis, imigran memang diwajibkan menjalani pemeriksaan medis oleh dokter yang ditunjuk kedutaan, mencakup skrining penyakit menular, riwayat penggunaan obat atau alkohol, serta kepatuhan vaksinasi. Namun, saat ini, proses tersebut bukan lagi sekadar verifikasi kesehatan dasar. Ia telah berevolusi menjadi penilaian menyeluruh yang mencakup potensi biaya medis seumur hidup yang mungkin akan ditanggung oleh AS.

Dokumen tersebut secara lugas menegaskan bahwa petugas harus secara ketat menilai apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk membayar perawatan tanpa mengandalkan bantuan publik. Tanpa adanya bukti kemampuan finansial yang kuat, pelamar dengan kondisi penyakit kronis kini menghadapi risiko penolakan visa yang sangat tinggi.

Lebih jauh, pedoman ini juga mempertimbangkan kondisi kesehatan anggota keluarga yang menjadi tanggungan pemohon, seperti anak dengan disabilitas atau orang tua yang membutuhkan perawatan intensif. Dengan demikian, imigran yang berencana membawa keluarga berpotensi menghadapi hambatan berlapis dalam upaya mereka. Kebijakan ini secara luas dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintahan Trump untuk secara signifikan membatasi imigrasi melalui pendekatan yang memadukan pertimbangan kesehatan, ekonomi, dan administratif.