JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
JogloNesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan gagasan untuk mencaplok Greenland.
Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri (PM) Denmark, Mette Frederiksen, meminta Trump “menghentikan ancaman” terkait masa depan pulau terbesar di dunia tersebut.
Greenland sendiri merupakan wilayah semi-otonom dari Denmark.
Baca juga: PM Denmark Ingatkan Trump: AS Tak Punya Hak Mencaplok Greenland
Meski masuk bagian dari benua Amerika Utara, Greenland telah dikuasai Denmark selama lebih kurang 300 tahun.
Pulau ini dikelola sebagai koloni hingga pertengahan abad ke-20. Pada 1953, Greenland menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dan penduduk Greenland menjadi warga negara Denmark.
Pada 1979, referendum tentang otonomi memberikan Greenland kendali atas sebagian besar kebijakan di wilayahnya, sementara Denmark tetap mengendalikan urusan luar negeri dan pertahanan.
Greenland, yang terletak di Arktik dan berjarak hampir 3.000 km dari Denmark, selanjutnya menjadi tempat bagi pangkalan militer Denmark maupun Amerika Serikat.
Keinginan Trump yang langsung ditepis PM Greenland
Berbicara kepada wartawan pada Senin (5/1/2026), Trump menyatakan Amerika Serikat membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional.
Sebelumnya, ia telah berulang kali menyinggung kemungkinan menjadikan Greenland sebagai bagian dari AS dengan alasan letak strategis untuk pertahanan serta kekayaan mineralnya.
Pernyataan itu langsung ditanggapi PM Greenland Jens Frederik Nielsen. Ia menegaskan wacana penguasaan Greenland oleh AS sebagai “fantasi”.
“Sudah cukup. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi. Kami terbuka untuk dialog dan diskusi, tetapi harus melalui jalur yang benar dan dengan menghormati hukum internasional,” ujar Nielsen, dikutip dari BBC.
Greenland tercatat memiliki 80 persen wilayah tertutup es. Dengan ini, sebagian besar dari 56.000 penduduknya tinggal di pesisir barat daya sekitar ibu kota Nuuk. Mayoritas warganya adalah penduduk asli Inuit.
Ekonomi Greenland terutama bergantung pada perikanan, dan menerima subsidi besar dari pemerintah Denmark.
Baca juga: Greenland Perlahan Mengecil dan Bergeser 2 Cm per Tahun, Apa yang Terjadi?
Denmark tegaskan kedaulatan
Sebelumnya, PM Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menganeksasi wilayah mana pun di dalam Kerajaan Denmark.
Frederiksen menambahkan, Denmark, dan dengan demikian Greenland, merupakan anggota NATO dan berada di bawah jaminan keamanan aliansi tersebut.
Selain itu, perjanjian pertahanan yang memberikan akses militer AS ke Greenland disebut sudah lama berlaku.
Pernyataan itu disampaikan setelah Katie Miller, istri salah satu penasihat senior Trump, Stephen Miller, mengunggah peta Greenland berwarna bendera AS dengan tulisan “SOON” di media sosial.
Dikutip dari Reuters, Duta Besar Denmark untuk AS merespons unggahan tersebut dengan “pengingat ramah” bahwa kedua negara adalah sekutu, seraya menegaskan Denmark mengharapkan penghormatan atas keutuhan wilayahnya.
Baca juga: Hiu Greenland Bisa Hidup 500 Tahun, Saksi Pembangunan Taj Mahal hingga Perang Dunia
Kekhawatiran penggunaan kekuatan
Saling balas pernyataan soal masa depan Greenland mencuat di tengah situasi geopolitik yang memanas, menyusul operasi militer besar AS terhadap Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Trump bahkan menyebut AS akan “mengelola” Venezuela dan perusahaan minyak Amerika akan “mulai menghasilkan uang” dari negara tersebut.
Pernyataan ini memicu kembali kekhawatiran bahwa AS dapat mempertimbangkan penggunaan kekuatan untuk menguasai Greenland, sesuatu yang sebelumnya tidak sepenuhnya dikesampingkan oleh Trump.
Trump berulang kali menilai Greenland penting bagi kepentingan keamanan AS karena lokasinya yang strategis di kawasan Arktik serta cadangan mineral penting untuk industri teknologi tinggi.
Langkah terbaru pemerintahan Trump menunjuk utusan khusus untuk Greenland juga memicu kemarahan di Denmark.
Baca juga: Terungkap, Ekspor Minyak Venezuela ke AS Sedang Dibahas Usai Maduro Ditangkap, Ambil Jatah China
Otonomi luas, tolak gabung AS
Greenland memiliki sekitar 57.000 penduduk dan menikmati otonomi luas sejak 1979. Meski demikian, urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri masih berada di tangan Denmark.
Sebagian besar warga Greenland memang mendukung kemerdekaan penuh dari Denmark di masa depan.
Namun, jajak pendapat menunjukkan penolakan yang sangat kuat terhadap kemungkinan menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Dalam wawancara dengan BBC, PM Inggris Keir Starmer juga ikut bersuara dengan menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan nasib wilayah tersebut.
“Greenland dan Kerajaan Denmark yang harus memutuskan masa depan Greenland, dan hanya Greenland serta Kerajaan Denmark,” ujar Starmer.
Secara terpisah, perwakilan Uni Eropa juga menolak klaim Trump bahwa Uni Eropa “membutuhkan” AS untuk menguasai Greenland.
Baca juga: Profil Delcy Rodríguez, Presiden Interim Venezuela yang Gantikan Nicolas Maduro
Trump sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa Uni Eropa membutuhkan AS untuk mengendalikan Greenland.
Namun, juru bicara utama Komisi Eropa Paula Pinho menegaskan hal itu “sama sekali bukan” posisi Uni Eropa dan mengaku tidak mengetahui adanya pembahasan dengan AS terkait isu tersebut.