JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi sementara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2025. Per 31 Desember 2025 belanja negara telah mencapai 95,3 persen dari target, sedangkan penerimaan negara baru 91,7 persen dari target outlook.
Belanja yang agresif di tengah penerimaan negara yang melemah menyebabkan defisit APBN 2025 membengkak. “Defisitnya memang naik dari rencana awal,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN di kantornya, Kamis, 8 Januari 2025.
Per 31 Desember 2025 belanja negara tercatat Rp 3.451,4 triliun sedangkan penerimaan negara sebesar Rp 2.756,3 triliun. Dengan demikian APBN 2025 mengalami Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini membengkak dibanding target awal outlook yakni Rp 662,0 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.
Adapun belanja negara pada sepanjang 2026 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.602,3 triliun terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 1.500 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 1.102 trilun. Selain itu, transfer ke daerah sebesar Rp 849 triliun.
Sedangkan penerimaan negara tercatat Rp 2.756,3 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 300,3 triliun atau 99,6 persen dari target. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 543,1 triliun atau mencapai 104 persen dari target. Penerimaan juga berasal dari hibah sebesar Rp 4,3 triliun.
Bila dibanding dengan laporan realisasi sementara APBN tahun sebelumnya, pendapatan negara pada APBN 2025 turun sedangan belanja melonjak. Berdasarkan laporan realisasi APBN yang diumumkan Sri Mulyani pada 6 Januari 2025 lalu, pendapatan negara dalam dilaporkan Rp 2.842,5 triliun atau 101,4 persen di atas target APBN. Sedangkan realisasi belanja negara pada periode tersebut tercatat Rp 3.350,3 triliun.
Realisasi defisit APBN 2025 yang dilaporkan Purbaya juga membengkak dibanding laporan realisasi defisit pada 2024 yang tercatat sebesar Rp 507,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB.
Pilihan Editor: Apa Dampak Pengetatan Defisit APBD bagi Ekonomi Daerah