Istana respons hasil survei tolak pilkada lewat DPRD

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons hasil survei yang menunjukkan penolakan mayoritas masyarakat terhadap wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada tidak langsung. Hasil sigi itu sebelumnya dirilis Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA.

Prasetyo mengatakan sebagai wakil pemerintah ia tetap menghormati perbedaan pendapat di masyarakat. “Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” kata Mensesneg di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026.

Prasetyo Hadi merupakan politikus Partai Gerindra pimpinan Prabowo yang mendukung wacana pilkada lewat DPRD.

Gerindra, Prasetyo berujar, sudah lama menentukan sikap mendukung Pilkada tidak langsung. Wacana itu telah diamini oleh Prabowo bahkan sebelum menjabat sebagai presiden.

Prasetyo menyebut tidak ada masalah dengan perbedaan pendapat soal Pilkada langsung atau tidak langsung. Dia berujar akan menyimak perkembangan diskursus tersebut di masyarakat.

Sigi terbaru LSI Denny JA sebelumnya menyimpulkan bahwa mayoritas mayarakat menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Jumlah masyarakat yang menentang pilkada tak langsung mencapai 68 persen dari total responden survei. “Hasil riset yang kami paparkan terbaru hari ini mengonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak pilkada lewat DPRD,” kata Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, seusai memaparkan hasil riset lembaganya di kantor LSI, Jakarta, pada Rabu, 7 Januari 2026.

Ardian mengatakan presentase 66 persen merupakan angka yang besar dalam survei opini publik. Menurut dia, perolehan angka di atas 60 persen merepresentasikan hasil yang masif dan sistemik. Sehingga temuan ini bisa dianggap menjadi bukti besarnya penolakan masyarakat terhadap rencana mengembalikan pilkada tak langsung.

“Karena dalam opini publik, ketika melewati batas 60 persen daripada persetujuan publik, itu berarti efeknya sudah besar,” kata Ardian.

LSI Denny JA menggelar survei pada 10-19 Oktober 2025. Mereka melibatkan 1.200 masyarakat yang dipilih dari daerah di Indonesia dengan metode pengambilan sampel acak bertingkat. Semua responden telah memiliki hak pilih dengan beragam kategori usia, dari 17 tahun hingga di atas 60 tahun.

Riset ini dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner terstruktur. Adapun margin of error atau batas kesalahan survei ini sebesar 2,9 persen. LSI Denny JA meyakini hasil survei tersebut bisa mencerminkan pilihan 204 juta pemilik hak suara di Indonesia.

Pilihan Editor: Siapa Biang Keladi Biaya Pilkada Langsung Mahal

Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini