
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan sejumlah guru dan tenaga kesehatan mengungsi akibat insiden penembakan terhadap Pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Distrik Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Mereka khawatir ada eskalasi lanjutan.
“Kondisi ini mengganggu akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” ujar dia dalam keterangan resmi, Jumat, 13 Februari 2026.
Anis mengatakan situasi pasca peristiwa ini rawan terhadap pelanggaran HAM. Pelanggaran itu karena lumpuhnya pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Boven Digoel hingga penyisiran oleh KSB terhadap masyarakat non orang asli Papua.
Anis menduga pelaku penembakan itu merupakan kelompok sipil bersenjata. Kelompok itu diduga juga pernah melakukan berbagai teror dan kekerasan. Di antaranya penembakan pesawat komersial di Yahukimo pada 14 Januari 2026 yang menggagalkan kunjungan wakil presiden, serta membunuh seorang warga sipil bernama Daniel Datti yang berprofesi sebagai pekerja bangunan di SMP YPK Yakpesmi, Kabupaten Yahukimo pada 2 Februari 2026.
Anis mengecam tindakan tersebut dengan alasan apa pun. Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional. Sebab tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.
Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan dan tuntas. Komnas HAM juga meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban jiwa maupun luka, dan keluarga korban aksi kekerasan tersebut. “Baik pemulihan kesehatan, psikologis, maupun pemberian kompensasi,” kata dia.
Selain itu, Komnas HAM meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pasca penyerangan termasuk menjamin perlindungan bagi para petugas pelayanan publik.
Komnas HAM meminta kepada Kelompok Sipil Bersenjata agar menahan diri dan tidak melakukan kekerasan. “Serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara damai. Penggunaan cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” ujar dia.
Pesawat yang dibawa oleh pilot Kapten Egon Erawan dan Kopilot Kapten Baskoro itu tengah membawa 13 penumpang saat insiden penembakan terjadi. Pesawat penerbangan perintis itu memiliki tipe A/C C208B Ex dengan rute Tanah Merah (TMH) – Korowai Batu (DNW) – Tanah Merah (TMH).
Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 WIT. Adapun, Polres Boven Digoel menerima informasi awal ihwal insiden penembakan tersebut sekitar pukul 11.00 WIT.
“Pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito dalam keterangannya.
Selang beberapa jam, tepatnya pukul 13.27 WIT, Polres Boven Digoel menerima informasi bahwa insiden tersebut mengakibatkan dua orang meninggal. Keduanya yakni pilot dan kopilot pesawat. Sementara, 13 penumpang yang terdiri dari 12 penumpang dewasa dan 1 bayi selamat.
Satgas Damai Cartenz mengerahkan sejumlah pasukan. Total 20 personel ke lokasi kejadian bekerja sama dengan 12 personel Kopasgat TNI AU dalam rangka penyelidikan dan pengejaran para pelaku. Koordinasi lanjutan juga dilakukan dengan jajaran TNI AD sebagai upaya pengamanan area bandara perintis yang termasuk akses vital masyarakat pedalaman itu.
Satgas Damai Cartenz telah mengidentifikasi terduga pelaku penembakan pesawat Smart Air. Satgas menduga adanya keterlibatan kelompok bersenjata pada insiden yang terjadi kemarin siang, Rabu, 11 Februari 2026 itu.
“Identitas pelaku adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo, termasuk kelompok yang dikenal dengan Batalion Kanibal dan Batalion Semut merah,” kata Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar Yusuf Sutejo saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 Februari 2026.
Pilihan Editor: Akar Masalah 700 Ribu Anak Papua Tidak Mengenyam Pendidikan
Hanin Marwah berkontribusi dalam tulisan ini
JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia