
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) memacu penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung. Ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat pasokan, serta melindungi daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
“Kami menyiapkan program intervensi pangan, utamanya untuk menjaga kestabilan pangan pokok strategis bagi masyarakat,” kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.
Dia menyampaikan, terdapat persetujuan anggaran belanja tambahan (ABT) untuk memacu program SPHP beras dan jagung pakan. Rencananya kedua program SPHP tersebut akan dimulai pada Maret yang merupakan masa puasa Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Dia menyampaikan, anggaran pelaksanaan program SPHP beras 2026 telah dialokasikan sebesar Rp4,97 triliun. Dana itu, lanjut Maino, setara dengan biaya subsidi harga yang diberikan pemerintah untuk total beras SPHP yang dibeli masyarakat sejumlah 828 ribu ton.
Sementara dana untuk anggaran program SPHP jagung pakan 2026 sebesar Rp678 miliar. Dengan anggaran pemerintah sebesar itu, maka target penyaluran SPHP jagung pakan ke para peternak dapat mencapai total 242 ribu ton.
“Tentu ini merupakan angin segar karena target SPHP jagung di tahun ini meningkat drastis hingga hampir lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya,” ujar Maino.
Adapun penyaluran SPHP jagung pada 2025 berada di angka 51,2 ribu ton yang menyasar ke 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi. Program SPHP jagung dinilai dapat membantu peternak layer mandiri memperoleh pakan dengan harga yang lebih terjangkau.
“Program ini dapat menjadi penopang kestabilan harga telur ayam dan daging ayam ras karena jagung termasuk sumber pakan ternak unggas yang banyak digunakan di Indonesia,” kata Maino.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan stabilitas pangan pada Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat tetap terjaga seperti periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya tanpa gejolak harga berarti.
Ia menilai pengalaman pengendalian harga saat Natal dan Tahun Baru 2025/2026 sebelumnya menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan, sehingga masyarakat tidak merasakan lonjakan harga yang memberatkan selama hari besar keagamaan.
Pilihan Editor: Dampak Panjang Memaksa Setor Devisa Hasil Ekspor ke Himbara
JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia