Ekonom UI: Realokasi anggaran MBG dapat memberi ruang fiskal

EKONOM Universitas Indonesia Rizki Nauli Siregar menilai realokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dapat memberi ruang fiskal. Dia mengatakan pada dasarnya ruang fiskal saat ini semakin sempit, dengan atau tanpa program MBG. Dalam Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN) 2026, program prioritas Presiden Prabowo Subiantotersebut mendapatkan alokasi sebesar Rp 335 triliun.

“Pertanyaan selanjutnya jika memang ada realokasi adalah ke mana realokasi dilakukan dan berdasarkan apa,” kata Rizki kepada Tempo pada Sabtu, 14 Januari 2026. Menurutnya, anggaran perlu dialokasikan untuk program pembangunan yang berlaku universal, seperti pemenuhan pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Kemudian, tutur Rizki, anggaran dialokasikan untuk penguatan program-program yang terbukti efektif, misalnya seperti Program Keluarga Harapan. Selain itu, anggaran juga perlu diberikan untuk pemenuhan kebutuhan mendesak, seperti rekonstruksi bencana dalam jangka pendek serta jaring pengaman di kala inflasi volatile food meningkat.

Rizki berpendapat pemberlakuan program MBG secara universal dapat menyebabkan multiplier effect fiskal menjadi tidak optimal, lantaran adanya potensi waste yang besar serta mengalihkan belanja fiskal dari hal-hal genting. “Selain itu, dengan implementasi MBG secara masif juga memperparah misalokasi sumber daya, misalnya mengapa harus Polri yang membangun dan mengelola sampai 1000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) padahal Polri memiliki tugas utama lain,” kata Rizki.

Program MBG turut disorot oleh lembaga pemeringkat utang Moody’s Investor Service. Pada Kamis, 5 Februari 2026, Moody’s menurunkan outlook atau prediksi utang pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif. Dalam pertimbangannya, Moody’s memberi peringatan akan risiko pelebaran defisit anggaran yang disebabkan oleh membengkaknya belanja serta basis pendapatan yang lemah. Tekanan tersebut, kata Moody’s, diperburuk oleh langkah pemerintah untuk memperluas program sosial, di antaranya Makan Bergizi Gratis dan penyediaan hunian terjangkau.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan membuka peluang untuk merealokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis tahun ini. Berdasarkan hitungan Purbaya, jika anggaran yang terpakai tahun ini mencapai dua kali lipat dari tahun lalu, jumlahnya pun tak akan mencapai Rp 300 triliun. Jika anggaran MBG direalokasi, kata Purbaya, langkah tersebut akan diambil dengan tetap memastikan program MBG berjalan optimal. “Tujuannya bukan menghambat program MBG, tapi mendorong ke arah lebih efisien,” ucapnya di Tangerang, Banten, Kamis, 5 Februari 2026.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengklaim kebijakan pemangkasan anggaran berhasil menghemat fiskal negara hingga Rp 308 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. “Kami bisa lakukan lebih besar lagi,” ujar dia saat berpidato di acara Indonesia Economy Outlook di Wisma Danantara, Jakarta pada Jumat, 13 Februari 2026.

Prabowo mengatakan, sebagian dari penghematan tersebut digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Menurut dia, pengalokasian anggaran hasil pemangkasan lebih bijak dibandingkan jika uang itu bocor untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif oleh pejabat negara.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Inkonsistensi Kebijakan Ancaman Serius Ekonomi Indonesia