Dividen BUMN Tambang Dibagikan: Bagaimana Kinerja Emiten Sekarang?

JAKARTA, KOMPAS.com – Tiga emiten pertambangan BUMN, atau kerap disebut tambang pelat merah, baru saja merampungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada pekan lalu. Ketiga entitas tersebut adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS). Sorotan utama dari RUPST ini tak lain adalah keputusan pembagian dividen yang cukup ‘royal’, khususnya dari ANTM dan PTBA. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana sebenarnya prospek dan peluang peningkatan kinerja emiten pertambangan BUMN ini di sisa tahun berjalan?

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, mengidentifikasi empat kebijakan domestik yang berpotensi menjadi katalis positif bagi emiten tambang BUMN seperti ANTM, PTBA, dan TINS. Salah satu faktor pendorong utama adalah agenda pemerintah untuk melanjutkan hilirisasi tambang dan larangan ekspor mineral mentah. Langkah ini mencakup dorongan terhadap logam strategis seperti nikel, bauksit, timah, dan emas.

Liza menjelaskan bahwa ANTM dan TINS secara spesifik akan mendapatkan keuntungan signifikan karena telah memiliki ekosistem hilir (downstream) yang terintegrasi. “Kebijakan ini menciptakan nilai tambah domestik dan potensi margin yang lebih besar,” ujarnya dalam risetnya, dikutip Minggu (15/6/2025). Proses hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai komoditas, tetapi juga memperkuat posisi strategis perusahaan di pasar global.

Katalis positif kedua datang dari insentif energi terbarukan dan tingginya permintaan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik (EV). Liza menerangkan, ANTM diuntungkan oleh peta jalan kendaraan listrik (Perpres No. 55/2019) serta partisipasinya dalam proyek baterai EV bersama IBC-LG. Sementara itu, PTBA juga menunjukkan adaptasi dengan merambah PLTU Biomassa dan proyek gasifikasi batu bara, yang selaras dengan peta jalan transisi energi nasional.

Selain itu, potensi penurunan BI Rate yang menandakan kebijakan moneter yang lebih longgar, juga dipandang sebagai angin segar bagi kinerja emiten pertambangan. Proyeksi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI) pada semester II-2025 dapat menjadi sentimen positif secara umum bagi pasar modal, termasuk sektor emiten BUMN tambang. Lebih lanjut, beberapa proyek strategis nasional (PSN) terkait infrastruktur energi dan mineral juga akan memberikan panggung tambahan bagi pemain seperti ANTM dan PTBA, baik sebagai pemasok maupun mitra proyek.

Namun demikian, Liza juga memaparkan sejumlah faktor yang berpotensi menahan laju pertumbuhan emiten pertambangan pelat merah. Salah satu ancaman utamanya adalah rencana penerapan pajak progresif dan peningkatan royalti. Pemerintah sempat mewacanakan revisi tarif royalti progresif untuk batu bara dan logam, yang akan disesuaikan dengan harga pasar global. Menurut Liza, kebijakan ini bisa mengikis margin keuntungan PTBA dan ANTM jika harga komoditas naik secara signifikan.

Di samping itu, ketidakpastian izin dan moratorium tambang juga dapat menjadi penghambat kinerja sektor pertambangan. TINS, misalnya, sangat terdampak oleh kebijakan tata kelola pertimahan. Upaya penertiban pertambangan ilegal oleh pemerintah daerah dan pusat, meski positif dalam jangka panjang, dapat menahan volume produksi resmi dalam jangka pendek.

Kemudian, target dekarbonisasi dan penurunan porsi batu bara yang digencarkan pemerintah juga berpotensi menekan kinerja PTBA. Komitmen jangka panjang pemerintah untuk menurunkan bauran energi berbasis batu bara dapat memengaruhi prospek jangka panjang perusahaan, meskipun permintaan domestik dari PLN masih tergolong kuat. Terakhir, ketergantungan pada holding MIND ID dan regulasi BUMN juga bisa menjadi faktor penghambat.

“Sebagai bagian dari MIND ID, kebijakan korporasi seperti konsolidasi aset, divestasi, atau aksi korporasi lainnya bisa ditentukan secara top-down, mengurangi fleksibilitas strategi tiap emiten,” tutupnya, menandaskan bahwa keputusan strategis mungkin tidak sepenuhnya berada di tangan masing-masing emiten tambang BUMN.