JK kumpulkan tokoh perdamaian Poso-Ambon: Dengar ini Ade Armando

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, menghadirkan sejumlah pelaku sejarah perdamaian konflik Poso dan Ambon untuk meluruskan polemik pernyataannya yang belakangan menuai sorotan. Pertemuan itu digelar di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

Advertisements

“Apa yang saya sampaikan itu adalah hal yang terjadi di Poso dan Ambon, yang terjadi pada 25 tahun yang lalu,” ujar JK.

JK kemudian meminta Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pendeta John Ruhulessin, menjelaskan konteks pernyataannya. Pendeta John menegaskan apa yang disampaikan JK adalah fakta sosiologis konflik, bukan penistaan agama.

“Pertama, apa yang dikemukakan oleh Pak JK di dalam ceramahnya adalah menyangkut Maluku dan Poso. Tidak ada yang menyangkut yang lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, konflik saat itu dipicu penyalahgunaan agama sebagai legitimasi kekerasan.

“Kalau pada waktu itu doktrin agama itu diberlakukan, saya yakin tidak akan terjadi konflik di Maluku. Saya yakin tidak akan pernah terjadi. Tetapi justru ketika itu agama dipakai sebagai alat legitimasi kekerasan dan pembunuhan yang terjadi,” kata dia.

“Dan itu yang membuat mengapa orang saling membunuh. Dan saya kira itu fakta, tidak bisa kita ingkari. Saya pun ikut berdoa mengiring, orang pergi membunuh saya ikut berdoa. Saya kira itu fakta. Tidak bisa kita bohongi itu,” tambahnya

Pendeta John juga menegaskan bahwa JK tidak pernah bermaksud menista agama.

“Saya mau menegaskan apa yang dikemukakan oleh Pak JK tidak sama sekali bermaksud menista agama Kristen dalam hal ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Pendeta Rinaldi Damanik, yang terlibat dalam konflik Poso. Ia menyebut pernyataan JK adalah analisis realitas konflik, bukan ajaran teologis.

“Itu adalah analisis sosiologis tentang realitas pahit konflik secara khusus di Poso dan di Ambon,” kata Damanik.

Ia bahkan mengakui praktik keyakinan keliru yang berkembang saat konflik.

“Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pun sendiri berani ke mana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga,” ujarnya.

Damanik menambahkan, upaya perdamaian yang dimediasi JK melalui Deklarasi Malino I dan Deklarasi Malino II menjadi titik balik berakhirnya konflik.

“Tidak ada yang dimenangkan di konflik itu. Semua sudah salah, semua hancur,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Muslim dalam perundingan Malino, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin, menegaskan konflik yang terjadi saat itu merupakan fakta di lapangan.

“Saya langsung saja bahwa sesungguhnya urusan kerusuhan Poso clear, tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah fakta lapangan. Di sana teriak ‘Darah Yesus’, di sebelah berteriak ‘Allahu Akbar’,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pihak-pihak yang dinilai memperkeruh situasi, termasuk menyebut nama Ade Armando dan Permadi Arya atau Abu janda.

“Justru mereka ini yang membuat gaduh sebenarnya. Sebenarnya mereka yang mesti dilapor ini. Mereka yang harus diproses. Mereka yang membuat situasi ini menambah kondisi ini menjadi kacau balau. Kalau kita di Poso tidak ada apa-apa. Di Poso tenang, damai kita di sana. Tidak ada, tidak bergeser apa pun. Kita mendengar informasi kita cepat sekarang melakukan apa pun pertemuan-pertemuan. Kita berhubungan satu dengan yang lain untuk demi kemaslahatan dan keselamatan kita bersama,” tegasnya.

Adapun, buntut dari ceramahnya di UGM waktu lalu, JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) atas dugaan penistaan agama.

Namun, pihak JK menegaskan bahwa pernyataan tersebut dipotong dan tidak utuh, karena tujuan aslinya adalah menceritakan pengalaman meredam doktrin keliru yang memicu konflik di masa lalu.

“Mudah-mudahan Allah memaafkan para pemfitnah itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Semua memfitnah saya,” kata JK di kediamannya, Sabtu (18/4).