JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan rencana strategis untuk mendatangkan pasokan minyak dari Rusia. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional hingga akhir tahun 2026.
Rencana besar ini mencakup total impor mencapai sekitar 150 juta barel. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut nyata dari hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kremlin pada 13 April lalu, di mana beliau melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin untuk membahas berbagai peluang kemitraan strategis antar kedua negara.
Menurut Yuliot, meskipun kesepakatan secara prinsip telah tercapai, saat ini prosesnya masih berada dalam tahap negosiasi awal. Pemerintah sedang fokus menyusun instrumen pelaksanaan serta regulasi yang tepat agar proses impor berjalan lancar. Ada dua opsi skema pengadaan yang sedang dipertimbangkan secara matang, yakni melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau menggunakan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
Pemilihan antara skema BUMN dan BLU ini menjadi poin krusial karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang berbeda. Yuliot menjelaskan bahwa pengadaan melalui BUMN biasanya harus melewati mekanisme tender yang ketat. Sementara itu, kerja sama yang sedang dirancang dengan Rusia ini bersifat government to government (G2G), sehingga pemerintah perlu menyiapkan payung regulasi yang sesuai dengan mekanisme tersebut.
Menariknya, pasokan minyak mentah (crude oil) dari Rusia ini tidak hanya akan diserap sepenuhnya oleh Pertamina. Pemerintah berencana mendistribusikan komoditas tersebut secara lebih luas untuk mendukung berbagai sektor vital, termasuk industri manufaktur, kegiatan pertambangan, hingga pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi industri petrokimia di dalam negeri.
Terkait teknis pengiriman, Yuliot memastikan bahwa proses impor akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kapasitas oil storage atau fasilitas penyimpanan minyak yang tersedia di dalam negeri. Selain minyak mentah, agenda kerja sama ini juga mencakup rencana impor LPG, meskipun untuk saat ini volume pastinya masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM berencana mengimpor 150 juta barel minyak dari Rusia untuk menjamin ketahanan energi nasional hingga tahun 2026. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin. Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi terkait skema pengadaan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan mekanisme kerja sama antarpemerintah (G2G).
Pasokan minyak mentah tersebut nantinya tidak hanya dikelola oleh Pertamina, melainkan juga didistribusikan ke sektor manufaktur, pertambangan, dan industri petrokimia domestik. Proses pengiriman akan dilakukan secara bertahap guna menyesuaikan dengan kapasitas penyimpanan minyak di dalam negeri. Selain minyak mentah, pemerintah juga tengah membahas rencana impor LPG sebagai bagian dari kerja sama strategis ini.