
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim telah membatalkan rencana serangan baru terhadap Iran pada Selasa (19/05). Keputusan tersebut diambil menyusul adanya permintaan dari negara-negara Teluk agar AS menahan diri demi kelancaran proses negosiasi yang saat ini tengah berlangsung.
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mengungkapkan bahwa dirinya telah dibujuk oleh para pemimpin Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk tidak melancarkan agresi militer lanjutan. Menurut Trump, ia mendapatkan jaminan bahwa kesepakatan yang “sangat dapat diterima” oleh pihak Amerika Serikat akan segera tercapai. Ia pun menegaskan posisi tegasnya dengan menyatakan, “TIDAK ADA SENJATA NUKLIR UNTUK IRAN!”
Meskipun demikian, Trump tetap memberikan peringatan keras. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat siap untuk melanjutkan serangan berskala penuh dalam sekejap mata jika kesepakatan yang diharapkan gagal tercapai.
Ketegangan antara kedua negara memang bukan hal baru. Sebelumnya pada Maret lalu, Trump sempat mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik di Iran jika Teheran terus menutup Selat Hormuz. Meski ancaman tersebut tidak terealisasi dan berakhir dengan gencatan senjata, dinamika geopolitik tetap panas. Di sisi lain, seorang komandan militer senior Iran memperingatkan AS agar tidak melakukan kesalahan strategis atau salah perhitungan yang dapat berujung fatal.
Dampak Politik Dalam Negeri dan Opini Publik
Pengumuman terbaru ini muncul di tengah menurunnya tingkat popularitas Trump serta meningkatnya sentimen negatif terhadap potensi perang melawan Iran di dalam negeri. Berdasarkan jajak pendapat New York Times/Siena yang dirilis pada Senin (18/05), sekitar 64% responden menilai bahwa langkah untuk berperang melawan Iran adalah tindakan yang salah. Survei tersebut juga mencatat bahwa hanya 37% responden yang menyatakan kepuasan atas kinerja Trump sebagai presiden.
Hasil survei ini mencerminkan tantangan berat yang dihadapi Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu, terutama terkait ketidakpuasan publik terhadap penanganan isu ekonomi, imigrasi, dan kebijakan luar negeri. Sebagai latar belakang, eskalasi konflik sempat memuncak ketika pasukan Israel dan AS meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari, yang dibalas oleh Teheran melalui serangan drone dan rudal ke Israel serta target-target AS di kawasan Teluk.
Mengapa Negara-Negara Teluk Membujuk Trump?
Kekhawatiran negara-negara Arab di kawasan Teluk menjadi faktor kunci di balik upaya mediasi tersebut. Mereka sangat mengkhawatirkan dampak serangan balasan Iran jika AS kembali melakukan gempuran. Iran diketahui masih memiliki cadangan drone dan rudal yang signifikan, yang mampu menjangkau fasilitas vital seperti bandara, instalasi petrokimia, serta pabrik desalinasi air minum yang krusial saat musim panas tiba.
Selain itu, kontrol Iran atas Selat Hormuz menjadi instrumen tekanan yang sangat kuat. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi jalur ini. Blokade yang diterapkan Iran sebagai balasan atas serangan AS dan Israel telah memicu lonjakan harga minyak global. Sebagai langkah tandingan, AS juga telah memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan Teheran agar tunduk pada persyaratan mereka.
Respons Teheran dan Upaya Diplomatik
Pemerintah Iran menyatakan bahwa pihaknya telah menanggapi proposal terbaru dari Amerika Serikat, dengan Pakistan bertindak sebagai mediator. Meskipun demikian, media Iran melaporkan bahwa Washington belum memberikan konsesi konkret yang memadai bagi Teheran.
Esmail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menegaskan bahwa tuntutan negaranya bersifat bertanggung jawab. Tuntutan tersebut meliputi penghentian perang di semua lini, termasuk serangan terhadap Hizbullah di Lebanon, penghentian blokade laut, jaminan tidak ada serangan lebih lanjut, serta kompensasi atas kerusakan perang. Iran juga tetap menegaskan kedaulatan mutlak atas Selat Hormuz.
Sebagai tanggapan, Washington dikabarkan mengajukan lima syarat, termasuk pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran dan pemindahan stok uranium yang diperkaya tinggi ke wilayah AS. Sebelumnya pada Jumat (15/05), Trump mengisyaratkan keterbukaan untuk menerima penangguhan program nuklir Iran selama 20 tahun. Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, melalui kutipan yang kembali diterbitkan oleh media Tasnim, memperingatkan bahwa front perlawanan baru akan dibuka di wilayah yang paling rentan bagi musuh.
Hingga kini, ketegangan tetap terjaga karena perbedaan klaim mengenai program nuklir. AS dan sekutunya menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, sementara Teheran bersikeras bahwa seluruh program nuklirnya dirancang semata-mata untuk tujuan damai.
Baca juga:
- Selat Hormuz, Iran, hingga isu Taiwan – Apa saja kesepakatan Trump dan Xi Jinping?
- AS gempur fasilitas militer Iran setelah serangan terhadap kapal perang – AS-Iran masih gencatan senjata?
- Trump perpanjang gencatan senjata tapi tidak cabut blokade Selat Hormuz
- ‘Diawali dari bengkel kecil pada 1980-an’ – Bagaimana Iran mengembangkan persenjataan drone?
- Armada ‘nyamuk’ Iran menantang Angkatan Laut AS di Selat Hormuz
- Iran punya persediaan uranium yang diperkaya – Tetapi apakah bisa menciptakan senjata nuklir?
- Teheran tak akan pernah melepaskan kendali Selat Hormuz, kata politisi senior Iran kepada BBC
Ringkasan
Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran setelah dibujuk oleh para pemimpin negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut mengkhawatirkan dampak eskalasi konflik terhadap stabilitas kawasan, termasuk risiko kerusakan fasilitas vital dan gangguan pasokan minyak di Selat Hormuz. Meski membatalkan serangan, Trump tetap menegaskan posisinya untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menyatakan kesiapan militer AS jika negosiasi gagal.
Keputusan ini diambil di tengah rendahnya popularitas Trump dan penolakan publik Amerika Serikat terhadap kemungkinan perang dengan Iran. Saat ini, kedua pihak masih terlibat dalam upaya diplomatik melalui mediator, namun Iran tetap menuntut penghentian blokade laut dan serangan di berbagai lini sebagai syarat kesepakatan. Sementara Washington mengajukan pembatasan fasilitas nuklir, ketegangan di kawasan terus berlanjut karena belum adanya konsesi konkret yang disepakati bersama.
JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia