Bandara Kertajati untuk bengkel pesawat Hercules, jadi pangkalan militer AS?

Rencana ambisius kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk menyulap Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, menjadi pusat perawatan atau “bengkel internasional” pesawat Hercules C-130 menuai kritik tajam. Para ahli memperingatkan bahwa proyek ini menyimpan risiko keamanan nasional yang signifikan, melampaui potensi keuntungan finansial yang dijanjikan.

Pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, menyoroti ketidaksesuaian fungsi infrastruktur. Menurutnya, Bandara Kertajati beroperasi penuh dengan konsep penerbangan sipil dan tidak memiliki kapasitas pertahanan maupun sistem pengawasan militer yang memadai. Mengingat lebih dari 90% populasi pesawat Hercules C-130 di dunia memiliki spesifikasi militer, operasional pusat perawatan ini dipastikan akan melibatkan personel militer atau kontraktor militer asing dalam jumlah besar.

“Di situlah muncul risiko keamanannya,” tegas Ziva. Ia mempertanyakan kesiapan sistem pengawasan Indonesia terhadap aktivitas personel asing di dalam fasilitas sipil tersebut.

Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah agar bertindak ekstra hati-hati. Ia menekankan bahwa kerja sama ini tidak boleh dipandang sebagai proyek industri penerbangan biasa. Ada dimensi strategis, aspek pertahanan, hingga masalah kedaulatan negara yang harus dikaji secara mendalam sebelum melangkah lebih jauh.

Merespons kekhawatiran tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap pembahasan awal. Rico membantah anggapan bahwa pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) tersebut akan menjadi cikal bakal pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di tanah air.

Awal Mula Tawaran “Bengkel” Hercules

Gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai hub MRO pesawat Hercules C-130 se-Asia muncul dalam Rapat Kerja Bersama antara Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Komisi I DPR dan TNI pada Selasa (19/05). Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan (dalam teks disebut Menteri Perang) Amerika Serikat, Pete Hegseth, menawarkan kerja sama strategis ini.

Sjafrie mengklaim bahwa pihak AS bersedia menanggung seluruh biaya pembangunan dan operasional yang diperlukan. “Dia (Pete Hegseth) menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?'” ujar Sjafrie menirukan tawaran tersebut. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan restu dengan menunjuk Kertajati sebagai lokasinya.

Kementerian Pertahanan melalui Rico Ricardo Sirait membenarkan adanya tawaran tersebut. Bandara Kertajati dipilih karena ketersediaan lahan yang sangat luas dan fasilitas pendukung penerbangan yang dinilai sudah mumpuni untuk pengembangan bertahap.

Meskipun nilai investasi resminya belum dirilis, Rico memastikan bahwa seluruh aktivitas di Kertajati nantinya akan tetap tunduk pada kedaulatan Indonesia, hukum nasional, serta prosedur keselamatan penerbangan dan pengaturan ruang udara yang ketat.

Kertajati: Antara Kemegahan dan Tantangan “Mati Suri”

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan salah satu infrastruktur penerbangan terbesar di Indonesia. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018, bandara ini dirancang untuk kapasitas jangka panjang hingga 29 juta penumpang per tahun. Memiliki runway sepanjang 3.000 x 60 meter, Kertajati sanggup melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 hingga Airbus A330.

Namun, sejak awal beroperasi, bandara ini sering disebut mengalami kondisi “mati suri”. Lokasinya yang dianggap jauh dari pusat kota serta konektivitas transportasi yang awalnya minim membuat jumlah penumpang sempat anjlok hingga banyak maskapai hengkang. Upaya menghidupkan kembali bandara ini terus dilakukan, termasuk dengan membuka rute internasional dan penerbangan haji/umrah. Pada tahun 2024, jumlah penumpang mulai menunjukkan tren positif dengan mencapai 413.240 orang, naik tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Risiko Keamanan dan Istilah “Bocor Halus”

Ziva Narendra kembali mengingatkan bahwa mengubah fungsi bandara sipil menjadi bengkel militer internasional dapat menimbulkan kompleksitas tinggi. Ia tidak menuduh adanya ancaman ekstrem seperti penyelundupan senjata, namun ia menyoroti risiko “bocor halus” dalam aspek keamanan nasional.

“Ketika bandara sipil digunakan untuk aset militer, akan ada konsekuensi risikonya. Siapa yang akan memastikan personel militer asing tetap berada dalam koridornya?” kata Ziva. Menurutnya, keuntungan ekonomi dari proyek ini diprediksi tidak sebanding dengan risiko keamanan yang harus dipertaruhkan, apalagi populasi Hercules di Asia tidak sebanyak di AS atau Eropa.

Sebagai solusi, Ziva menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan lokasi lain yang sudah memiliki basis militer kuat, seperti Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta), pangkalan udara di Surabaya, Makassar, atau Batam. Lokasi-lokasi ini dianggap lebih tepat karena memiliki sistem pengawasan militer yang jelas dan peruntukan ruang udara yang sesuai.

Persoalan Regulasi dan Politik Luar Negeri

Dari sisi legislatif, TB Hasanuddin menekankan bahwa jika fasilitas MRO ini bersifat eksklusif hanya untuk mendukung operasional pesawat militer AS di Asia Pasifik, hal tersebut bisa dipersepsikan sebagai pangkalan militer terselubung. “Ini dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga menyoroti status Kertajati sebagai bandara sipil. Perubahan fungsi menjadi pusat perawatan pesawat militer asing memerlukan penyesuaian regulasi, tata kelola, dan zonasi yang sangat rumit agar tidak mengganggu pelayanan publik bagi warga Jawa Barat. Hasanuddin meminta pemerintah memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat nyata bagi industri pertahanan domestik, khususnya PT Dirgantara Indonesia.

Sikap Pemerintah Terkini

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memastikan bahwa lahan di Kertajati sangat mencukupi untuk pembangunan fasilitas MRO tersebut. Ia juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pabrikan asal AS, Lockheed Martin, dalam pengembangan fasilitas ini jika proses pengadaan Hercules oleh Kementerian Pertahanan berlanjut.

Pemerintah mengeklaim bahwa langkah strategis ini akan memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara pengguna Hercules di Asia serta mendorong kemandirian logistik penerbangan nasional. Namun, hingga saat ini, rincian mengenai progres pembangunan dan tenggat waktu proyek tersebut masih belum diungkapkan secara detail ke publik.

• Prabowo mendekat ke Trump – Indonesia dapat manfaat atau dimanfaatkan?
• Prabowo-Trump sepakati tarif dagang 19% ke AS – Apa dampak kesepakatan ini?
• Isi percakapan Prabowo dan Trump di KTT Gaza yang terekam dan tersebar – Apa respons Menlu Sugiono?

• Yang terekam dari 95 hari kunjungan Prabowo ke luar negeri: Wujud nyata investasi, citra pemimpin kuat, dan kritik efisiensi anggaran
• Impor produk Indonesia dikenai tarif 19% oleh AS – ‘Posisi Indonesia justru lemah’
• Aparat membungkam jurnalis dan aktivis dengan narasi antek asing, sebut laporan

• Masalah di balik pernyataan Presiden Prabowo ‘rakyat di desa enggak pakai dolar’
• Prabowo diundang ke Pentagon, kelompok hak asasi protes, AS: ‘Kami konsisten mengadvokasi penghormatan HAM’
• Presiden Prabowo tugaskan BUMN kontrol ekspor komoditas – ‘Kalau perilaku korupnya tetap ada, tetap saja bocor’