Rakyat dan Pemerintah Mode

Kenaikan harga barang pokok yang terus merangkak naik disertai penurunan daya beli memaksa sebagian masyarakat hidup dalam “survival mode” atau “mode bertahan”. Tidak hanya rakyat kecil, pemerintah pun baru-baru ini mengakui tengah berada dalam kondisi serupa di tengah tekanan ekonomi global. Namun, apa sebenarnya makna dari istilah ini bagi kehidupan bernegara dan rumah tangga?

Belakangan ini, Dwiki Corniju harus merelakan kegemarannya nongkrong dan memancing. Langkah ini terpaksa ia ambil demi menekan pengeluaran agar tidak melampaui pendapatan bulanannya yang kian menipis.

Pria berusia 36 tahun asal Solo, Jawa Tengah ini mengeluhkan penurunan omzet toko kacamatanya hingga mencapai 50%. Situasi ini membuat kondisi finansialnya jauh lebih tertekan dibandingkan biasanya.

“Pemasukan saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, pengeluaran benar-benar harus diatur ketat, hal-hal yang tidak mendesak terpaksa dikesampingkan,” ungkap Dwiki kepada wartawan BBC News Indonesia. Bahkan, demi mempertahankan satu-satunya sumber penghasilan tersebut, Dwiki terpaksa menggadaikan sertifikat rumah sebagai tambahan modal usaha.

Nasib yang tidak jauh berbeda dialami oleh Paijan, seorang pedagang bakso dan mie ayam berusia 48 tahun. Di tengah lonjakan harga plastik kemasan dan daging, penjualannya justru merosot hingga setengahnya. Paijan mengaku harus menanggung kerugian atau “nombok” hingga Rp2 juta dalam sepekan.

“Sekarang saya harus menghindari pemborosan. Kalau dulu sering makan soto atau ayam goreng di luar, sekarang cukup makan dagangan sendiri saja,” ujarnya sambil berseloroh pahit.

Untuk menutupi kebutuhan, Paijan pun terpaksa mengambil pinjaman. Namun mirisnya, utang tersebut bukan digunakan untuk memutar modal usaha, melainkan demi melunasi angsuran lainnya.

Kesulitan ini mulai dirasakan Dwiki dan Paijan sejak beberapa bulan lalu, dengan puncaknya terjadi pada April ini. Sementara itu di Gianyar, Bali, Desak Putu Sri Ratna Juwita juga harus mengaktifkan “mode bertahan” akibat penurunan pendapatan di sektor pariwisata.

“Harga-harga barang naik drastis, sementara jumlah tamu berkurang. Kondisinya cukup berat,” kata Ratna yang harus melakoni dua pekerjaan sekaligus di sebuah kafe dan tempat spa.

Meski sudah bekerja ekstra dan dibantu pendapatan suaminya, penghasilan mereka tetap tidak mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk biaya sekolah kedua anak dan cicilan rumah. “Selain berhemat, saya terus mencari kerjaan sampingan apa saja yang bisa dikerjakan,” imbuhnya.

‘Mode Bertahan’ Versi Pemerintah

Di saat pemerintah berulang kali meyakinkan bahwa “ekonomi RI dalam kondisi aman” dari gejolak global, pernyataan berbeda muncul dari Menteri Purbaya. Dalam sebuah forum strategi pembangunan pada Rabu (22/04), ia menyatakan bahwa pemerintah kini sedang dalam “mode bertahan” untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Saya tekankan, kita sekarang dalam mode survival. Semua program harus dijalankan semaksimal mungkin, tidak ada waktu untuk bermain-main lagi,” tegas Purbaya.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sebagai bentuk nyata dari strategi ini, pemerintah mulai agresif membentuk berbagai satuan tugas (satgas) untuk mengamankan anggaran negara dan memperbaiki iklim investasi.

Fokus pemerintah meliputi kelanjutan program infrastruktur, penguatan ketahanan energi, hingga pengembangan ekonomi di daerah. Selain itu, efisiensi anggaran dan tata kelola sumber daya alam juga diperketat guna menghadapi risiko gangguan rantai pasok global.

Purbaya optimis bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, mengingat sekitar 90% aktivitas ekonomi nasional digerakkan oleh konsumsi domestik. Oleh karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi strategi kunci agar ekonomi tetap stabil.

Perspektif Ahli: Benarkah Ekonomi Baik-Baik Saja?

Para pakar ekonomi menilai bahwa ketika istilah “mode bertahan” digunakan oleh pemerintah, itu adalah sinyal bahwa kondisi ekonomi sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Ekonom Universitas Padjajaran, Titik Anas, dan Direktur Riset Bright Institute, Andri Perdana, melihat pernyataan Menteri Purbaya sebagai pengakuan atas situasi yang genting.

Titik menilai Purbaya menyadari adanya tekanan internasional yang mengancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Setiap kenaikan harga minyak di atas asumsi APBN akan membebani negara melalui subsidi BBM, pupuk, LPG, hingga listrik,” jelas Titik kepada BBC News Indonesia.

Kondisi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.246 per dolar AS pada Jumat (24/04), jauh melampaui asumsi awal pemerintah di angka Rp16.500. Titik memandang sikap Purbaya sebagai langkah awal yang baik untuk lebih bijaksana dalam mengelola fiskal dan menekan kebocoran anggaran.

Namun, Andri Perdana memiliki pandangan yang lebih kritis. Menurutnya, pernyataan tersebut seolah menyiratkan bahwa dalam kondisi normal pemerintah tidak cukup berhati-hati dalam mengelola anggaran.

“Label ‘mode bertahan’ ini justru menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi kita tidak sekuat narasi yang dibangun selama ini. Seharusnya Indonesia sebagai negara yang resilient tidak langsung goyah hanya karena dampak tidak langsung dari konflik global,” tutur Andri.

Kritik tajam juga datang dari Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS. Ia menilai konsep “mode bertahan” yang berarti penghematan justru berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai berisiko tinggi. Ia menyoroti rekrutmen besar-besaran 30.000 manajer untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang pendanaannya bahkan belum jelas sumbernya.

Langkah yang Seharusnya Diambil

Titik Anas menyarankan agar pemerintah lebih disiplin dalam belanja negara. Program-program yang belum teruji efektivitasnya sebaiknya ditunda agar risiko fiskal tidak semakin besar. “Pemerintah harus tetap belanja saat ekonomi lesu, namun fokusnya harus pada jaring pengaman sosial (safety net) bagi warga yang daya belinya tergerus,” tambahnya.

Senada dengan itu, Andri Perdana menekankan pentingnya mengurangi defisit anggaran dengan memangkas program yang tidak mendesak, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau proyek koperasi desa, ketimbang menambah beban utang baru.

Gambaran Kondisi Ekonomi Saat Ini

Meski pemerintah menargetkan pertumbuhan jangka panjang sebesar 7–8%, berbagai lembaga memiliki proyeksi yang lebih konservatif. INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di angka 5%, sementara Bank Dunia memperkirakan pelambatan hingga 4,7% akibat kenaikan harga minyak global.

Di sisi lain, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan tahun ini di kisaran 4,9%–5,7%. Sementara dari sisi moneter, depresiasi rupiah yang terus berlanjut selama satu dekade terakhir kian mempersempit ruang fiskal APBN yang kini dinilai berada dalam kondisi rentan akibat beban bunga utang dan belanja yang eksesif.

Laporan ini disusun dengan kontribusi dari wartawan Fajar Sodiq di Solo dan Ade Mardiyati di Denpasar.

• Harga BBM dan LPG nonsubsidi naik, warga kelas menengah ‘turun kelas’ – ‘Boro-boro menabung’
• Aturan pajak kendaraan listrik ‘simpang siur’ – ‘Semua terkait mismanajemen fiskal di level pusat’
• BGN anggarkan tablet hingga semir sepatu senilai miliaran rupiah – Apa kaitannya dengan pemenuhan gizi dalam MBG?

Baca juga:

• Dari plastik sampai kosmetik – Harga barang di Indonesia mulai naik imbas konflik Timur Tengah
• Pemerintah terapkan WFH satu hari demi hemat BBM – ‘Tidak memiliki dampak yang signifikan’
• ‘Pemerintah tidak adil’ – Rekrutmen CPNS 2026 disebut terkendala anggaran, tapi Kemhan terima 30.000 SPPI untuk Koperasi Merah Putih

Baca juga:

• Dari plastik sampai kosmetik – Harga barang di Indonesia mulai naik imbas konflik Timur Tengah
• ‘Kenapa harus kami yang jadi korban?’ – 9.000 PPPK di NTT terancam diberhentikan
• ‘Pemerintah tidak adil’ – Rekrutmen CPNS 2026 disebut terkendala anggaran, tapi Kemhan terima 30.000 SPPI untuk Koperasi Merah Putih