JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti polemik terkait pemutaran film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut belakangan ini kerap menghadapi kendala berupa pembubaran di sejumlah daerah. Yusril menilai judul film tersebut berpotensi memicu beragam penafsiran di masyarakat.
Terkait polemik yang terjadi, Yusril meminta agar para kreator, mulai dari penulis skenario, sutradara, hingga produser film tersebut, bersikap terbuka dengan menjelaskan makna di balik pemilihan judul tersebut. Menurutnya, transparansi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kalangan seniman.
“Jika pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka sudah saatnya seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa di negara demokrasi, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral kepada publik.
Lebih lanjut, Yusril memastikan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan instruksi untuk melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Meskipun ia menilai narasi dan judul film tersebut provokatif, Yusril berpendapat bahwa kritik yang disampaikan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan hal yang wajar dalam ruang demokrasi.
Yusril mengimbau masyarakat untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap film tersebut. Ia justru mendorong agar film tetap diputar sehingga masyarakat dapat menonton, berdiskusi, dan melakukan debat terbuka. Baginya, perbedaan pendapat dan sikap kritis publik adalah dinamika yang sehat. “Pemerintah justru dapat memetik hikmah dari film tersebut untuk mengevaluasi langkah-langkah di lapangan jika terdapat aspek yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Sebagai informasi, film dokumenter berdurasi sekitar 90 menit ini menyoroti dampak ekspansi industri dan lahan terhadap hutan adat serta kedaulatan pangan warga lokal. Film ini secara khusus mengangkat perjuangan masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi dalam menghadapi dinamika proyek strategis nasional di wilayah mereka.
Pilihan Editor: Tentara, Kok, Merazia Diskusi Film ‘Pesta Babi’
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi polemik pembubaran pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Ia meminta para kreator film untuk bersikap transparan dengan menjelaskan makna di balik pemilihan judul tersebut kepada publik. Yusril menekankan bahwa kebebasan berekspresi di negara demokrasi harus senantiasa diimbangi dengan tanggung jawab moral.
Pemerintah menegaskan tidak pernah melarang penayangan film yang menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional di Papua tersebut. Yusril justru mendorong agar diskusi terbuka tetap dilakukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Menurutnya, kritik yang disampaikan melalui film ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada di lapangan.