JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp 164,4 triliun hingga April 2026. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang berada di level Rp 240,1 triliun. Meski tren defisit tampak menyusut, Ekonom Vid Adrison memberikan catatan kritis bahwa situasi fiskal masih menyimpan risiko besar.
Vid menilai, defisit bisa saja kembali membengkak hingga melampaui batas psikologis 3% jika pemerintah terus bersikap denial atau menyangkal adanya tantangan nyata pada kondisi fiskal nasional. Menurutnya, stabilitas nilai tukar rupiah ke depan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons dinamika ekonomi ini.
Pentingnya Kepercayaan Investor bagi Rupiah
Dalam diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta pada Sabtu (23/5), Vid menegaskan bahwa kunci utama penguatan rupiah terletak pada kemampuan pemerintah dalam memulihkan kepercayaan investor. Ia menyoroti bahwa sejauh ini, pemerintah belum secara terbuka mengakui adanya masalah pada kondisi fiskal maupun ekonomi domestik.
“Jika investor memiliki keyakinan pada perekonomian suatu negara, mereka tidak akan ragu untuk menyimpan asetnya dalam mata uang tersebut,” ujar Vid. Ia menambahkan bahwa kepercayaan pasar tersebut dibangun di atas rekam jejak kinerja pemerintah yang transparan dan kredibel, yang nantinya akan membentuk ekspektasi positif terhadap prospek ekonomi di masa depan.
Baca juga:
- Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?
- Trump Lantik Kevin Warsh Jadi Ketua The Fed Baru, Ini Pesannya
Risiko Geopolitik dan Dilema Subsidi Energi
Selain faktor domestik, ketegangan geopolitik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran menjadi ancaman eksternal yang dapat menekan APBN. Eskalasi konflik tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, yang pada akhirnya akan membengkakkan pos subsidi energi dalam APBN Indonesia.
Pemerintah kini dihadapkan pada dilema kebijakan. Jika beban kenaikan harga energi dibebankan langsung kepada masyarakat, maka daya beli akan tergerus. Di sisi lain, jika pemerintah memilih menahan harga, maka ruang fiskal akan semakin sempit. “Artinya, pemerintah harus melakukan realokasi anggaran agar memiliki kemampuan finansial untuk membantu masyarakat yang terdampak,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran Makan Bergizi Gratis
Salah satu langkah yang tengah disorot adalah penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan rencana pemangkasan alokasi anggaran MBG menjadi Rp 268 triliun, dari proyeksi awal sebesar Rp 335 triliun. Angka revisi ini sebenarnya selaras dengan pagu anggaran yang sejak awal dirancang oleh Badan Gizi Nasional untuk tahun 2026.
Vid menilai bahwa strategi ini bisa menjadi solusi efektif. Dengan memfokuskan program MBG pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pemerintah dapat mencapai efisiensi anggaran tanpa mengabaikan janji kampanye. “Dengan anggaran yang lebih efisien, janji tetap terpenuhi dan alokasi dana untuk melayani publik tetap tersedia,” tutupnya.
Ringkasan
Defisit APBN Indonesia per April 2026 tercatat sebesar Rp 164,4 triliun, namun para ekonom memperingatkan bahwa risiko pembengkakan defisit di atas 3% masih tinggi jika pemerintah mengabaikan tantangan fiskal. Stabilitas rupiah sangat bergantung pada kepercayaan investor, yang memerlukan sikap transparan dan kredibel dari pemerintah dalam mengelola kondisi ekonomi domestik.
Selain faktor domestik, ketegangan geopolitik yang memicu kenaikan harga minyak dunia turut mengancam ruang fiskal melalui pembengkakan subsidi energi. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran melalui penyesuaian alokasi program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 268 triliun guna menjaga stabilitas keuangan negara tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.