Mampukah Resep Ekonomi Habibie Selamatkan Rupiah di Tengah Krisis Saat Ini?

Pemerintahan Presiden B. J. Habibie dikenal sukses membawa Indonesia keluar dari jerat krisis moneter 1998 dengan menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah resep kebijakan era Habibie masih relevan untuk memulihkan nilai tukar rupiah yang kini telah menembus angka Rp17.700 per dolar AS?

Advertisements

Defisit APBN Berpotensi Lampaui 3% PDB Jika Pemerintah Tak Gubris Masalah Fiskal
Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?

Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah 6,22%. Bahkan, sejak pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada Oktober 2024, rupiah telah kehilangan lebih dari 14% nilainya terhadap dolar AS.

Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Dwiwulan, menyoroti bahwa karakteristik pelemahan rupiah saat ini sangat berbeda dengan krisis 1998. Menurutnya, krisis 1998 yang dihadapi Habibie berfokus pada restrukturisasi perbankan akibat dampak Asian Financial Crisis. Saat ini, isu yang dihadapi jauh lebih kompleks.

Dalam diskusi terbuka bersama Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5), Wulan menjelaskan bahwa pada krisis 1997-1998, pelemahan mata uang terjadi secara serentak di Asia, mulai dari baht Thailand hingga won Korea Selatan. Namun, pelemahan rupiah saat ini terjadi di tengah menguatnya mata uang negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tekanan pada rupiah tidak bisa hanya dikaitkan dengan faktor geopolitik global, melainkan terdapat persoalan struktural domestik yang membuat investor enggan memegang aset dalam bentuk rupiah.

Bagaimana Habibie Memulihkan Rupiah?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan Habibie adalah memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi institusional dan demokratisasi. Baginya, krisis 1998 bukan sekadar krisis ekonomi, melainkan krisis kepercayaan dan kelembagaan.

Langkah fundamental yang diambil pemerintahan Habibie kala itu meliputi reformasi politik, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, percepatan pemilu, serta perombakan sektor keuangan. Pemerintah juga melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan penggabungan bank menjadi Bank Mandiri. Selain itu, Habibie memperkuat independensi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

“Reformasi institusi moneter dan sektor keuangan menjadi faktor inti sehingga masa pemerintahan Habibie yang singkat menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya,” tegas Didik.

Fokus pada Perbaikan Struktural

Wulan menambahkan, tekanan terhadap rupiah saat ini mencerminkan masalah struktural ekonomi domestik, salah satunya terlihat dari neraca pembayaran. Indonesia sering mengalami defisit neraca transaksi berjalan dan sangat bergantung pada surplus transaksi modal dan finansial. Sayangnya, arus modal kini mulai melemah.

Terdapat ketidaksesuaian atau mismatch antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasi jangka panjang untuk pembangunan. Indonesia masih membutuhkan pembiayaan luar negeri, sementara pertumbuhan ekonomi yang sangat bergantung pada belanja pemerintah menciptakan keraguan investor mengenai keberlanjutannya.

Upaya BI Dinilai Belum Optimal

Terkait langkah Bank Indonesia, Wulan menilai kebijakan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% serta intervensi di pasar valas belum menyentuh akar permasalahan. Kenaikan suku bunga berisiko membebani dunia usaha di tengah perlambatan permintaan, sementara intervensi valas yang berlebihan berpotensi memicu inflasi.

Menurut Wulan, solusi utama terletak pada pembenahan domestik dan pengembalian independensi Bank Indonesia. Ia menyoroti bahwa kebijakan burden sharing yang berlanjut pascapandemi serta masuknya kepentingan politik ke dalam Dewan Gubernur menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki demi mengembalikan kepercayaan pasar.

Ringkasan

Pemerintahan B. J. Habibie berhasil memulihkan nilai tukar rupiah pascakrisis 1998 melalui reformasi institusional, demokratisasi, dan restrukturisasi sektor perbankan yang signifikan. Keberhasilan tersebut didorong oleh langkah fundamental seperti memperkuat independensi Bank Indonesia serta membangun kembali kepercayaan publik melalui kebebasan pers dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Fondasi ini dinilai menjadi kunci utama yang menstabilkan ekonomi Indonesia di tengah tekanan krisis moneter Asia saat itu.

Namun, para ekonom menilai bahwa tantangan pelemahan rupiah saat ini jauh lebih kompleks karena berakar pada persoalan struktural domestik, seperti defisit neraca transaksi berjalan dan ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Kebijakan suku bunga dan intervensi pasar yang dilakukan Bank Indonesia dinilai belum menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan fundamental pada kebijakan ekonomi domestik dan pengembalian independensi lembaga moneter untuk memulihkan stabilitas rupiah di masa kini.