Mendagri Minta Kepala Daerah Sulawesi Bersinergi Jaga Stabilitas Ekonomi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah di wilayah Sulawesi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penguatan kolaborasi ini dinilai krusial sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta ketertiban sosial yang menjadi syarat mutlak keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026). Menurutnya, kunci keberhasilan pembangunan terletak pada kekompakan antarinstansi dalam mengeksekusi program pemerintah pusat maupun daerah.

Strategi Menjaga Stabilitas di Wilayah Strategis

Sulawesi memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur, ditambah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, Mendagri menegaskan bahwa stabilitas wilayah harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Keamanan bukanlah tugas pemerintah pusat semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda.

Ia mengibaratkan keamanan layaknya kesehatan yang harus dirawat sebelum hilang. Menurutnya, biaya untuk memulihkan keamanan yang terganggu jauh lebih mahal daripada upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini. Belajar dari pengalaman konflik sosial di masa lalu, Mendagri mendorong seluruh elemen daerah untuk meningkatkan intensitas komunikasi melalui pertemuan rutin maupun forum informal guna mempererat kerja sama.

Peran Vital FKUB dan Deteksi Dini Konflik

Selain memperkuat koordinasi, Mendagri juga menginstruksikan para kepala daerah untuk mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan catatan penanganan konflik, FKUB terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial serta mencegah isu keagamaan berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas. Efektivitas forum ini sangat bergantung pada dukungan kepala daerah, terutama melalui dukungan alokasi anggaran agar komunikasi antarumah ibadah dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, Mendagri mendorong optimalisasi Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini. Ia mengingatkan bahwa kerusuhan besar jarang terjadi secara tiba-tiba; biasanya terdapat tanda-tanda yang muncul melalui sebuah proses.

“Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, pasti melalui proses. Nah, di tengah proses itu harus dihentikan dan dicegah agar tidak pecah,” tegas Tito Karnavian.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta enam gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Sulawesi sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas kawasan.