JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait kritik publik mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen menanggung sendiri biaya tambahan jika anggaran perjalanan dinas kenegaraan melampaui alokasi yang telah ditetapkan oleh negara.
“Segala kelebihan biaya dari anggaran yang dialokasikan oleh negara akan ditanggung sepenuhnya secara pribadi oleh Presiden Prabowo,” ujar Teddy dalam keterangan video yang dirilis pada Senin, 1 Juni 2026.
Selain masalah pembiayaan, Teddy juga menyoroti efisiensi dalam setiap lawatan kenegaraan. Ia mengklaim bahwa rombongan kepresidenan di bawah pemerintahan Prabowo kini jauh lebih ramping dibandingkan era-era sebelumnya. Menurut Teddy, jumlah delegasi yang dibawa dalam kunjungan luar negeri telah dipangkas hingga setengahnya.
Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu, rombongan kepresidenan sering kali melibatkan lebih dari 120 orang. Namun, di era Prabowo, jumlah delegasi dibatasi maksimal 50 hingga 60 orang. “Ini sudah menjadi rahasia umum dan teman-teman wartawan pun mengetahuinya,” tambahnya.
Meski memberikan klarifikasi tersebut, Teddy tidak merinci besaran anggaran resmi negara untuk kunjungan luar negeri, maupun nominal pasti yang telah dikeluarkan Presiden dari kantong pribadinya untuk menutupi selisih biaya perjalanan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas kritik yang dilontarkan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, Dino memberikan lima saran strategis bagi Presiden Prabowo terkait maraknya kunjungan ke luar negeri.
Dino menyoroti aspirasi masyarakat yang meminta agar pemerintah secara signifikan mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini menekankan agar pemerintah tidak mengabaikan keluhan publik terkait isu tersebut. “Dalam pengamatan kami, dibandingkan dengan seluruh pemimpin dunia saat ini, Presiden Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,” ungkap Dino.
Dino juga menekankan bahwa satu kali lawatan kenegaraan membutuhkan biaya yang sangat besar, yakni mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Biaya tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari tim pendahulu, penggunaan pesawat khusus, akomodasi hotel, logistik, konsumsi, protokol dan pengamanan, hingga uang harian bagi seluruh delegasi dan perangkat pendamping.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memang memakan biaya yang sangat besar,” tegas mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat tersebut.
Kontribusi penulisan artikel ini oleh Eka Yudha Saputra.
Pilihan Editor: Anggaran yang Dihabiskan Sekali Kunjungan Prabowo ke Paris
Ringkasan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menanggung sendiri biaya tambahan jika anggaran perjalanan dinas luar negeri melebihi alokasi negara. Selain itu, pemerintah berupaya melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah delegasi kunjungan menjadi maksimal 50 hingga 60 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan era sebelumnya yang melibatkan lebih dari 120 orang.
Klarifikasi ini muncul sebagai respons atas kritik Dino Patti Djalal yang menyoroti tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo. Dino menilai kunjungan tersebut memakan biaya yang sangat besar, mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sehingga menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait pengurangan intensitas kunjungan ke luar negeri.