DSI Perkuat Transparansi Ekspor dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

JAKARTA – Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) di tanah air. Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, menyatakan bahwa kehadiran lembaga ini krusial dalam memperbaiki transparansi perdagangan sekaligus meningkatkan kualitas pencatatan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

David menekankan bahwa komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Dengan sistem pengelolaan yang lebih baik melalui DSI, nilai ekonomi dari komoditas tersebut dapat tercatat lebih akurat, sehingga manfaatnya bagi perekonomian nasional menjadi lebih optimal.

Rupiah Melemah Jadi Rp 17.801 per Dolar AS, Pasar Soroti Kebijakan Ekspor Lewat DSI

Dari sisi ekonomi, DSI diproyeksikan menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini kerap menjadi sorotan. Jika diimplementasikan secara optimal, kebijakan ini tidak hanya memperkuat cadangan devisa dan penerimaan negara, tetapi juga menjaga stabilitas nilai tukar serta meningkatkan transparansi pendapatan emiten ekspor.

Meski memiliki potensi besar, David mengingatkan bahwa fase transisi menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini. Ia menekankan perlunya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan operasional pelaku usaha, menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan, serta memberikan kejelasan aturan main. Dengan pendekatan yang transparan, DSI diharapkan tidak dipandang sebagai beban birokrasi, melainkan sebagai reformasi tata kelola yang mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi pemerintah pun cukup besar, mengingat tiga komoditas awal yang masuk dalam skema DSI mencakup sekitar 23 persen total ekspor nasional. Oleh karena itu, David menegaskan bahwa DSI harus dibangun sebagai institusi yang kredibel dan profesional agar tetap dipercaya oleh pasar internasional serta buyer global.

Lebih jauh, David melihat pembentukan DSI sebagai momentum transformasi tata kelola ekspor dari sistem administratif menuju sistem yang berbasis data dan akuntabilitas. Penguatan governance menjadi prasyarat mutlak agar kebijakan ini memberikan dampak nyata bagi negara, pelaku usaha, hingga investor publik.

Sebagai langkah pengawalan, David menyarankan adanya evaluasi berkala dengan indikator yang terukur. Beberapa parameter yang perlu diperhatikan meliputi realisasi DHE, kelancaran arus ekspor, tingkat kepatuhan eksportir, hingga respons pasar secara keseluruhan. Jika dijalankan dengan konsisten, DSI diyakini mampu menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola perdagangan Indonesia.