Ponpes Ambruk: Dasco Minta Polisi Usut, Mitigasi Jadi Kunci!

Desakan untuk mengusut tuntas secara pidana insiden ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mengemuka. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan kepolisian. Namun, Dasco tak lupa mengingatkan pentingnya langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kalau soal ranah hukum kan itu urusan polisi,” kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (9/10). Ia menambahkan, “Tapi yang penting kita memitigasi bagaimana pesantren yang ada tidak terjadi lagi seperti itu,” menekankan urgensi tindakan preventif.

Lebih lanjut, Dasco mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap bangunan-bangunan pesantren yang telah berdiri lama. Menurutnya, kondisi fisik bangunan harus menjadi perhatian serius guna menjamin keselamatan para santri yang menempati. “Pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk antisipasi terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi,” ujarnya, menyoroti kebutuhan akan bantuan renovasi atau perbaikan struktural.

Sebagai informasi, Ponpes Al-Khoziny ambruk pada Senin (29/9) sore, tepatnya sekitar pukul 15.00 WIB, saat para santri sedang melaksanakan salat Ashar. Polda Jawa Timur menduga kuat insiden tragis ini disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan mendalam guna menguak penyebab pasti runtuhnya bangunan tersebut.

Operasi pencarian korban dan evakuasi bangunan yang intensif akhirnya dinyatakan berakhir pada Selasa (7/10). Data dari Badan SAR Nasional (Basarnas) menunjukkan bahwa hingga Senin malam, total 171 orang berhasil dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 104 orang dinyatakan selamat, sementara 67 orang lainnya dilaporkan meninggal dunia, termasuk penemuan 8 potongan tubuh di lokasi kejadian.