JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menggunakan stok kemasan dari tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi harga bahan baku plastik yang memengaruhi proses pengadaan kemasan baru.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menekankan bahwa penggunaan stok kemasan lama ini merupakan langkah krusial untuk mempercepat distribusi beras SPHP. “Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi,” ujar Ketut dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 26 April 2026.
Menurut Ketut, fluktuasi harga bahan baku plastik telah menyebabkan keterlambatan dalam proses lelang kemasan beras Bulog. Menanggapi hal tersebut, Bapanas menyetujui usulan Bulog untuk memanfaatkan stok kemasan yang tersedia dari periode 2023 hingga 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kendala pengadaan kemasan yang mendesak.
Total terdapat 12,3 juta lembar stok kemasan dari tiga tahun terakhir yang akan digunakan kembali. Ketut mengestimasi bahwa jika harga plastik terus bergejolak, harga beras berpotensi mengalami kenaikan sekitar Rp 300 per kilogram. Oleh karena itu, pemanfaatan stok kemasan yang ada menjadi solusi strategis.
Dalam implementasinya, Bapanas memberikan arahan kepada Bulog untuk melakukan penyesuaian informasi pada kemasan lama agar sesuai dengan kondisi terkini. Informasi yang perlu diperbarui mencakup mutu beras, Harga Eceran Tertinggi (HET), nama dagang, hingga tanggal kedaluwarsa. Penyesuaian ini penting demi akurasi dan transparansi bagi konsumen.
Untuk melakukan penyesuaian informasi tersebut, Bulog diinstruksikan untuk menempelkan stiker pembaruan. Bapanas juga menetapkan standar bagi stiker yang digunakan, yakni harus tahan lama, tidak mudah luntur atau rusak, serta ditempatkan pada area kemasan yang mudah terlihat, dibaca, dan ditulis. Cetakan pada stiker pun harus tegas dan jelas.
Selain itu, Ketut mendorong Bulog untuk segera menyosialisasikan kebijakan penggunaan kemasan stok 2023–2025 ini kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran beras SPHP tahun ini. Bapanas sendiri akan turut menginformasikan rencana ini kepada pemerintah daerah dan Satuan Tugas Pangan Polri untuk memastikan kelancaran program.
Realisasi penyaluran beras SPHP hingga Maret tahun ini tercatat mencapai 70,01 ribu ton. Angka ini terus meningkat, di mana pada periode awal April hingga 24 April 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 78,78 ribu ton. Pertumbuhan ini melampaui realisasi bulan sebelumnya sebesar 12,53 persen, menunjukkan efektivitas program.
Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog sangat memadai. Ketersediaan stok yang besar ini menjadi kunci utama dalam upaya pengendalian inflasi beras, yang diklaim lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras bulanan pada September 2023 pernah mencapai 5,61 persen dan pada Februari 2024 tercatat 5,28 persen. Angka inflasi bulanan tertinggi sepanjang tahun 2025 adalah 1,35 persen yang terjadi pada Juli. Untuk tahun ini, inflasi beras bulanan tertinggi hingga Maret 2026 tercatat sebesar 0,65 persen.