RUPST Bank BJB Setujui Dividen Rp 900 Miliar

BANDUNG – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa, 28 April 2026. Pertemuan strategis yang berlangsung secara hybrid ini dilaksanakan di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung, dengan dukungan partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan perusahaan ke depan. Forum ini menjadi momentum krusial bagi keberlanjutan bisnis bank bjb di tengah dinamika ekonomi.

Terdapat tujuh agenda utama yang dibahas dan diputuskan dalam RUPST tersebut, mulai dari aspek operasional, finansial, hingga perubahan struktur organisasi. Agenda pertama mencakup persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Melalui persetujuan ini, para pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja selama tahun 2025.

Pada agenda kedua, bank bjb menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2025, yang mencakup pembagian dividen sebesar Rp900 miliar atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan ini menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Selanjutnya, agenda ketiga membahas penunjukan Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2026, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan juga melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sebagai bagian dari sistem mitigasi risiko guna menjawab tantangan ekonomi makro. Selain itu, sehubungan dengan ditunjuknya bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK, dilakukan perubahan pada anggaran dasar perseroan. Perubahan ini diikuti dengan restrukturisasi direksi yang berfokus pada penguatan aspek digital, tata kelola perusahaan, serta peningkatan kualitas layanan.

Agenda ketujuh sekaligus yang terakhir adalah pengangkatan jajaran pengurus baru Perseroan. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb yang berlaku setelah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti

Komisaris Independen: Novian Herodwijanto

Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan

Komisaris: Rudie Kusmayadi

Komisaris: Herman Suryatman

Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

Direktur Utama: Ayi Subarna

Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah

Direktur Keuangan: Hana Dartiwan

Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini

Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman

Direktur Operasional: Herfinia

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, selaku pemegang saham pengendali, menyampaikan bahwa rekomendasi nama-nama pengurus tersebut didasarkan pada aspek integritas. Beliau secara khusus menyoroti Susi Pudjiastuti sebagai tokoh yang memiliki kapasitas mumpuni untuk memberikan nasihat strategis bagi kepemimpinan daerah.

Sepanjang tahun 2025, bank bjb mencatatkan kinerja yang solid dengan total aset mencapai Rp221,3 triliun, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan aset terbesar di Indonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh penguasaan pasar yang kokoh serta akselerasi transformasi digital.

Dengan semangat transformasi dan profesionalisme, bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. RUPST ini menjadi refleksi nyata atas dedikasi bank bjb dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan di masa depan yang lebih berkelanjutan.

Catatan: Pengangkatan Komisaris Utama Independen Susi Pudjiastuti dan Komisaris Independen Eydu Oktain Panjaitan berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.