JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, menegaskan komitmen perusahaan untuk menutup perlintasan kereta api liar yang tidak memenuhi standar keselamatan. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas insiden tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin malam, 27 April 2026.
“Tidak ada kompromi. Kita telah melihat bahwa ketika aspek keselamatan terabaikan, dampaknya sangat fatal dengan banyaknya korban yang berjatuhan,” ujar Bobby pada Kamis, 30 April 2026.
Sebagai tindak lanjut, PT KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap perlintasan kereta api. Perlintasan yang tidak memenuhi standar keamanan akan segera ditutup. Bobby pun mengimbau masyarakat agar tidak mencoba membuka kembali akses yang telah ditutup demi keselamatan bersama.
Selain penutupan perlintasan liar, KAI juga akan melakukan pembenahan dan peningkatan standar keselamatan pada 1.800 perlintasan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Peningkatan ini dilakukan melalui pembangunan jalan layang (flyover) serta pemasangan palang pintu otomatis yang dilengkapi dengan sistem sensor canggih, berbeda dengan portal manual konvensional.
Terkait urgensi ini, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan telah memetakan lokasi-lokasi prioritas yang memerlukan pembenahan segera. “Perlintasan yang dinilai sangat membahayakan menjadi prioritas utama kami tahun ini,” jelas Dudy.
Perhatian khusus juga datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang di Pulau Jawa. Presiden menilai bahwa keberadaan 1.800 perlintasan kereta api yang tidak terjaga menjadi faktor utama yang memicu insiden kecelakaan. Menyikapi hal tersebut, Presiden telah menyetujui usulan pemerintah daerah Bekasi untuk membangun flyover di wilayah tersebut pascakecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 200 miliar untuk merealisasikan pembangunan flyover di Bekasi. Anggaran ini diberikan setelah pemerintah daerah terkendala keterbatasan dana untuk melanjutkan rencana pembangunan flyover Bulak Kapal.
“Saya telah berkoordinasi dengan Bapak Presiden, dan Alhamdulillah beliau menyetujui Banpres sebesar Rp 200 miliar agar pembangunan ini segera terealisasi,” ungkap Dasco, Selasa, 28 April 2026. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu empat hingga lima bulan ke depan. Berdasarkan data dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, kehadiran jalan layang ini diprediksi mampu menekan risiko kecelakaan di perlintasan hingga 90 persen.
Dian Rahma Fika Alnina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Risiko Aturan Baru Memanfaatkan Piutang Negara
Ringkasan
PT KAI berkomitmen menutup perlintasan kereta api liar yang tidak memenuhi standar keselamatan menyusul insiden kecelakaan fatal di Stasiun Bekasi Timur. Bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perusahaan akan melakukan peninjauan menyeluruh dan meningkatkan standar keselamatan pada 1.800 perlintasan melalui pembangunan jalan layang serta pemasangan palang pintu otomatis bersensor.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah pusat mengalokasikan Bantuan Presiden sebesar Rp200 miliar untuk mempercepat pembangunan jalan layang di Bekasi. Proyek strategis ini ditargetkan rampung dalam lima bulan ke depan guna menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang hingga 90 persen.