JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, memberikan sorotan tajam terhadap insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Kecelakaan tragis ini dilaporkan merenggut 16 nyawa. Meski penyebab pasti masih dalam penyelidikan, Sudjatmiko menduga adanya kegagalan sistem serta permasalahan pada jalur kereta sebagai pemicu utama.
Dalam agenda Diskusi Forum Dialektika di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4), Sudjatmiko mengungkapkan bahwa sinyal merah tidak berfungsi saat kejadian. Kondisi ini membuat jalur yang seharusnya tertutup justru terbaca hijau dari Stasiun Bekasi. Ia menekankan bahwa urgensi jalur double-double track (jalur ganda empat) di lintas Cikarang-Bekasi sangat krusial, mengingat jalur tersebut melayani arus Commuter Line dan kereta jarak jauh secara bersamaan.
Evaluasi Infrastruktur dan Perlintasan Sebidang
Sudjatmiko menjelaskan bahwa meskipun jalur Manggarai-Bekasi telah menerapkan sistem pemisahan antara Commuter Line dan kereta jarak jauh, hal serupa belum sepenuhnya diterapkan pada lintas Bekasi-Cikarang. Selain infrastruktur jalur, ia menyoroti perlintasan sebidang yang menjadi titik rawan kecelakaan. Presiden telah menginstruksikan percepatan pembenahan perlintasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun agar dapat diselesaikan tahun ini.
Usulan Solusi: Dari Jangka Pendek hingga Jangka Panjang
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, Sudjatmiko mendorong penempatan petugas bersertifikat di seluruh perlintasan rawan. Selain itu, ia mengusulkan penguatan aspek visual bagi masinis. Saat ini, sistem kontrol masih terpusat di stasiun, sementara masinis tidak memiliki akses visual langsung ke depan. Ia menyarankan integrasi teknologi CCTV yang terhubung ke monitor di kabin masinis, sehingga masinis dapat memantau jalur hingga jarak 1.000 hingga 2.000 meter ke depan. Jarak ini sangat krusial agar masinis memiliki waktu pengereman yang cukup, mengingat kebutuhan jarak pengereman mencapai 600 meter untuk kecepatan 60 km/jam dan 1.000 meter untuk kecepatan 100 km/jam.
Untuk jangka menengah, ia mengusulkan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan nasional. Hal ini mencakup perbaikan fisik perlintasan yang sering rusak akibat beban kendaraan, serta integrasi sistem pengamanan yang lebih baik. Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, Sudjatmiko menekankan percepatan pembangunan flyover dan underpass, terutama di wilayah dengan frekuensi kereta yang tinggi seperti Jabodetabek.
Menurutnya, penutupan perlintasan sebidang yang ilegal dan modernisasi sistem perkeretaapian merupakan langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Ia menegaskan bahwa kecelakaan ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan cerminan dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem transportasi secara menyeluruh.
“Kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi sistem keselamatan transportasi nasional, khususnya pada perlintasan sebidang. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Ringkasan
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyoroti kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang diduga disebabkan oleh kegagalan sistem persinyalan. Beliau menekankan pentingnya pembangunan jalur double-double track dan percepatan pembenahan perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan di lintas Bekasi-Cikarang sebagai langkah krusial dalam meningkatkan keselamatan transportasi.
Sebagai solusi teknis, Sudjatmiko mengusulkan pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan monitor di kabin masinis agar mereka dapat memantau jalur hingga jarak 2.000 meter ke depan untuk keperluan pengereman. Selain itu, diperlukan audit sistem keselamatan nasional secara menyeluruh serta percepatan pembangunan flyover dan underpass guna meminimalisir risiko kecelakaan di masa depan.