Ekonom: BSF Redam Gejolak Pasar Namun Gagal Atasi Masalah Fundamental

JAKARTA, JogloNesia – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF). Kebijakan ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar obligasi domestik di tengah tingginya volatilitas ekonomi global serta tekanan yang terus membayangi nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa instrumen ini dipersiapkan sebagai dana cadangan yang berfungsi untuk melakukan pembelian kembali atau buyback Surat Berharga Negara (SBN), terutama saat terjadi lonjakan imbal hasil (yield) yang tidak wajar di pasar.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan bahwa BSF sebenarnya bukanlah konsep baru. Kerangka kerja ini telah lama dirancang sebagai protokol standar untuk menstabilkan pasar obligasi negara ketika menghadapi tekanan pasar yang signifikan.

Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026

Menurut Yusuf, langkah ini merupakan eskalasi dari kebijakan sebelumnya yang melibatkan penempatan dana pemerintah ke perbankan BUMN untuk memperkuat penyerapan SBN. Ia menilai kehadiran BSF sangat efektif untuk meredam kepanikan pasar (panic selling) dalam jangka pendek dan memberikan ruang bagi pasar obligasi untuk kembali stabil.

Namun, Yusuf mengingatkan bahwa efektivitas BSF tetap memiliki batasan, terutama jika tekanan pasar berakar pada persoalan fundamental ekonomi. “Dalam kondisi saat ini, kekhawatiran pasar tidak hanya terletak pada likuiditas, tetapi juga pada risiko fiskal, beban bunga utang, dan konsistensi kebijakan. BSF lebih tepat dianggap sebagai langkah untuk ‘membeli waktu’ daripada menjadi solusi permanen,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (8/5/2026).

Lebih lanjut, Yusuf memperkirakan dampak positif dari kebijakan ini kemungkinan hanya akan bertahan beberapa bulan. Setelah periode tersebut, pasar diprediksi akan kembali menguji level yield yang dianggap mencerminkan risiko fundamental Indonesia yang sebenarnya. Selain itu, ia menyoroti risiko distorsi harga yang bisa muncul jika pembelian SBN oleh institusi domestik tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

Kondisi di mana yield SBN terlihat lebih stabil daripada risiko pasar yang sesungguhnya dapat membantu ketenangan jangka pendek. Meski demikian, dalam jangka menengah, hal tersebut berpotensi menyulitkan pemerintah dan investor dalam membaca dinamika tekanan pasar secara utuh.

Bagi investor asing, kehadiran BSF memberikan sinyal campuran. Meski instrumen ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga pasar, kebijakan ini juga bisa memicu perilaku oportunistik dari investor asing, yaitu masuk saat yield tinggi dan menarik diri segera setelah intervensi pemerintah menekan yield kembali turun.

“Tanpa strategi keluar (exit strategy) yang jelas, BSF berisiko menciptakan ketergantungan pasar yang lebih besar pada dukungan domestik,” tambahnya.

Yusuf juga menekankan pentingnya mencermati implikasi kebijakan ini terhadap fiskal negara. Dengan kondisi APBN yang sedang berada di bawah tekanan, yang tercermin dari defisit dan keseimbangan primer yang melebar cukup cepat, stabilisasi pasar melalui dukungan likuiditas berkelanjutan berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah. Terdapat paradoks di mana pemerintah terpaksa menambah utang demi menjaga stabilitas pasar utang itu sendiri.

Dalam implementasinya, Yusuf menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sangat krusial. Meskipun BI menjalankan fungsinya melalui instrumen moneter dan BSF bergerak melalui kanal fiskal, pasar akan melihat keduanya sebagai satu paket kebijakan yang saling terkait. “Jika komunikasi antara kedua pihak tidak sinkron, hal tersebut justru dapat memicu kebingungan dan meningkatkan risk premium di mata investor,” tutupnya.

Promo Garuda Miles 2026 Terbaru, Cek Disini!