Eks Bos Polisi Filipina Kabur dari Perintah Penangkapan ICC Terkait Duterte

Seorang senator Filipina yang menjadi sosok sentral dalam kebijakan “perang melawan narkoba” di era pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte kini memilih berlindung di dalam gedung Senat. Langkah ini diambil hanya beberapa jam sebelum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapannya.

Pada Senin (11/05), Ronald ‘Bato’ dela Rosa terekam kamera tengah berlari memasuki kompleks gedung Senat saat berusaha menghindari kejaran aparat penegak hukum. Sosok yang sempat dianugerahi penghargaan oleh Polri pada tahun 2018 ini kini berada di bawah perlindungan penuh pihak Senat. Kepolisian Filipina pun menyatakan tidak akan melakukan upaya paksa selama Dela Rosa berada dalam pengawasan lembaga legislatif tersebut.

Dela Rosa, yang merupakan mantan Kepala Polisi Filipina (PNP) di bawah kepemimpinan Duterte, kini menghadapi tuduhan berat sebagai pelaku tidak langsung dalam pembunuhan terhadap sedikitnya 32 orang dalam operasi antinarkoba sepanjang 2016 hingga 2018. Rangkaian peristiwa berdarah tersebut—di mana ribuan terduga pengedar narkoba tewas ditembak—telah menyeret mantan Presiden Rodrigo Duterte ke dalam proses hukum di tahanan ICC, Den Haag, sejak Maret 2025.

Baca juga:

• Mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, akan diadili setelah ICC mengonfirmasi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan
• Wawancara eksklusif pemimpin regu pembunuh Filipina: ‘Saya membunuh 200 orang dan perintahkan pembunuhan saudara sendiri’
• Amnesty: Polisi Filipina ‘rencanakan’ pembunuhan dalam perang narkoba

Rekaman kamera pengawas yang diputar di hadapan parlemen menunjukkan momen dramatis saat anggota Biro Investigasi Nasional mengejar Dela Rosa hingga ke area dalam gedung Senat. Setelah sempat menaiki tangga dan menyusuri koridor, ia kini menetap di dalam kompleks Senat dan bersumpah akan melakukan segala upaya demi menghindari ekstradisi ke Den Haag. Tim pengacaranya pun telah melayangkan permohonan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan rencana penangkapan tersebut dengan argumen ketiadaan surat perintah dari otoritas yudisial domestik Filipina.

Memasuki Selasa (12/05) pagi, Dela Rosa mendesak para pendukungnya untuk terus berjaga di luar gedung Senat sebagai bentuk solidaritas sambil menanti keputusan Mahkamah Agung. Ia juga menantang Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr.—yang saat ini terlibat perseteruan politik dengan keluarga Duterte—untuk mengajukan tuntutan hukum secara langsung di pengadilan lokal jika memang yakin dirinya bersalah.

Siapa Bato dela Rosa dan kaitannya dengan penghargaan Polri?

Nama Ronald ‘Bato’ dela Rosa mencuat saat ia menjabat sebagai kepala kepolisian, terutama karena keterlibatannya dalam kampanye perang melawan narkotika yang kontroversial. Berdasarkan catatan pegiat hak asasi manusia, kampanye ini menelan setidaknya 12.000 korban jiwa. Laporan Human Rights Watch pada 2018 mengungkap bahwa 4.000 di antaranya tewas di tangan polisi, sementara sisanya dikaitkan dengan pihak tak dikenal. Selain penembakan, tuduhan penghilangan paksa dan penyiksaan juga mewarnai masa jabatannya.

Meski kontroversial, Dela Rosa pernah menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kepolisian Republik Indonesia pada Februari 2018. Saat itu, Kapolri Tito Karnavian menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral antarnegara tetangga. Dela Rosa sendiri sempat mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi baginya untuk memperkuat perang melawan narkoba di negaranya.

Perseteruan Dinasti Duterte dan Marcos

Kondisi politik di Filipina semakin memanas seiring dengan upaya penangkapan ini. Di Senat, yang didominasi sekutu Duterte, pemilihan ketua baru yaitu Alan Peter Cayetano mempertegas posisi bahwa lembaga tersebut tidak akan mengizinkan penangkapan tanpa perintah pengadilan domestik. Di sisi lain, kubu Presiden Marcos di Dewan Perwakilan Rakyat terus menekan posisi politik keluarga Duterte, termasuk dengan langkah pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte.

Perseteruan dua dinasti besar ini semakin meruncing pasca-Pemilu 2022. Sara Duterte, yang digadang-gadang sebagai kandidat utama pengganti Marcos, menuding bahwa surat perintah ICC dan upaya pemakzulannya adalah taktik politik untuk menghambat ambisi kepemimpinannya.

Meskipun Rodrigo Duterte sebelumnya berargumen bahwa Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma sejak 2019, hakim di Sidang Pra-Peradilan ICC tetap memutuskan bahwa dugaan kejahatan yang terjadi antara 2011 hingga 2019 tetap berada dalam yurisdiksi mahkamah tersebut, sehingga proses pengadilan tetap dapat berjalan.

Reportase tambahan oleh Virma Simonette

• Perseteruan dinasti politik Filipina di balik penahanan mantan Presiden Rodrigo Duterte
• Disidik Mahkamah Pidana Internasional, kepala polisi Filipina dapat penghargaan dari Indonesia
• Perang narkoba di Filipina: Perempuan yang membunuh para pengedar
• Cerita penggali tulang belulang yang mencari keadilan bagi korban tewas dalam ‘perang lawan narkoba’ Duterte di Filipina
• Pembunuhan dalam ‘perang Duterte melawan narkoba’: Polisi dihukum 40 tahun penjara
• Seks, narkoba, tambang, dan maut: Cara Duterte mengguncang Filipina