Rupiah terlemah sepanjang sejarah, Komisi XI DPR minta pertanggungjawaban pimpinan BI

Jakarta – Komisi XI DPR RI melayangkan kritik tajam terhadap jajaran pimpinan Bank Indonesia (BI) terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin mengkhawatirkan. Mata uang Garuda kini menyentuh level Rp 17.600 per dolar AS, angka terendah sepanjang sejarah yang dinilai sebagai situasi darurat bagi perekonomian nasional.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Primus Yustisio, menyoroti kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup solid pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen year on year (yoy) dengan kondisi nilai tukar yang justru anjlok. Menurutnya, pelemahan ini tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga merambah ke berbagai mata uang asing lainnya, termasuk dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong, hingga euro.

Dalam rapat kerja bersama Gubernur BI di Kompleks DPR RI, Senin (18/5/2026), Primus secara lugas menyatakan bahwa Bank Indonesia telah kehilangan kepercayaan dan mengabaikan kredibilitasnya. Ia juga menyinggung penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 20 persen sejak awal 2026, yang berbanding terbalik dengan kondisi pasar di negara lain yang mulai bangkit pasca-pecahnya konflik Iran dengan AS-Israel pada akhir Februari 2026.

Atas dasar tersebut, Primus mendesak Gubernur BI, Perry Warjiyo, untuk mengambil sikap ksatria. Ia berpendapat bahwa pengunduran diri bukanlah sebuah penghinaan, melainkan bentuk tanggung jawab moral yang patut dihormati, seperti tradisi pejabat di Jepang atau Korea. Sebagai penutup, Primus mengutip hadits riwayat Imam Bukhari yang mengingatkan tentang bahaya menyerahkan suatu urusan kepada pihak yang bukan ahlinya.

Komitmen Bank Indonesia dalam Menjaga Rupiah

Menanggapi desakan tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya all out atau habis-habisan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut Perry, kebijakan yang diambil saat ini berada di luar skenario bisnis normal (business as usual) dan dijalankan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Langkah-langkah strategis tersebut mencakup intervensi besar-besaran melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) serta pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Intervensi ini dilakukan secara terus-menerus di berbagai pusat keuangan global, seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Meski langkah ini berdampak pada penurunan cadangan devisa menjadi 148,2 miliar dolar AS pada Maret 2026, Perry memastikan bahwa jumlah tersebut masih sangat memadai.

Selain intervensi, BI juga mengandalkan instrumen SRBI untuk menarik modal asing (capital inflow) guna menyeimbangkan tekanan arus keluar (capital outflow) pada sektor saham dan SBN. Perry mencatat, aliran masuk melalui SRBI mencapai Rp 78,1 triliun secara year to date, yang membantu meredam dampak keluarnya dana asing di instrumen lain.

Perry meyakini bahwa rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya (undervalue). Optimisme ini didasarkan pada data ekonomi domestik yang kokoh, seperti pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, inflasi rendah di angka 2,42 persen, serta rekor surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut.

Adapun pelemahan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yakni tingginya suku bunga AS sebesar 4,41 persen, ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta kenaikan harga minyak mentah. Selain itu, terdapat faktor musiman berupa tingginya permintaan valas untuk kebutuhan ibadah haji, umrah, repatriasi dividen, hingga pembayaran utang luar negeri korporasi.

Dinamika Pasar Global dan Sentimen Perang

Memasuki perdagangan Senin, rupiah tercatat melemah 61 poin atau 0,35 persen ke level Rp 17.658 per dolar AS. Analis mata uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai pelemahan ini dipicu oleh ketidakpastian global pasca-pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang gagal menghasilkan solusi konkret terkait perang AS-Iran.

Investor global merespons pertemuan tersebut dengan aksi jual di berbagai kelas aset, termasuk obligasi, saham, dan mata uang, sebagai bentuk kekecewaan. Meskipun China berupaya mendorong perdamaian dan pembukaan kembali Selat Hormuz, ketidakpercayaan pihak Iran terhadap Washington membuat negosiasi berjalan sangat alot. Di tengah ancaman eskalasi konflik yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia, pasar tetap menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap dinamika keamanan global yang berdampak langsung pada stabilitas nilai tukar di negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.