20 Tahun Lumpur Lapindo: Kisah Warga Bertahan dan Harapan Hidup Baru

Dua dekade setelah semburan lumpur Lapindo pertama kali muncul pada 29 Mei 2006, ribuan warga terdampak masih terjebak dalam kondisi hidup yang serba terbatas. Persoalan ekonomi, kesehatan, hingga degradasi lingkungan yang belum tuntas menjadi potret buram bagi mereka yang berusaha bangkit dari kehancuran masa lalu.

Baik bagi warga yang telah direlokasi maupun mereka yang memilih bertahan di zona terdampak, upaya membangun kehidupan yang aman dan sejahtera masih terasa jauh dari kata pulih. Suasana di Perumahan Renojoyo—kawasan yang dibangun oleh warga eks Desa Renokenongo—kini tampak sepi. Desa mereka telah lama tenggelam, memaksa warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) untuk bertahan selama empat tahun di pengungsian Pasar Baru Porong sebelum akhirnya menetap di lahan seluas 10 hektare di Desa Kedungsolo, sekitar 6 kilometer dari pusat semburan.

Di lokasi baru, warga berusaha mengubah lahan sawah menjadi pemukiman mandiri. Meski begitu, tantangan kehidupan baru tetap membayangi.

Air Bersih dan Perjuangan Ekonomi

Siti Mukaidah, 49 tahun, adalah satu dari sekian banyak warga yang memulai lembaran hidup baru di Renojoyo sejak 2010. Baginya, hunian saat ini memang lebih tenang, namun bukan berarti tanpa kendala. Masalah ketersediaan air bersih menjadi rutinitas harian yang menguras energi dan biaya. “Di sini jauh lebih baik, meski airnya kurang jernih. Untuk minum, kami harus membeli air tangki pegunungan, sedangkan air sumur hanya cukup untuk mandi,” ungkap Siti saat ditemui pada 17 Mei 2026.

Selain akses sanitasi, ekonomi menjadi luka yang belum sembuh. Hilangnya lahan pertanian dan sumber mata pencaharian tradisional membuat warga harus beradaptasi dengan pekerjaan apa saja. Siti kini mengandalkan pendapatan dari menjaga anak tetangga, merawat orang sakit, hingga membantu jasa boga. Ia mengenang masa lalu di desa asal yang jauh lebih harmonis, di mana rasa toleransi dan dukungan antarwarga menjadi sandaran hidup yang kini perlahan memudar.

Ancaman Kesehatan yang Mengintai

Kekhawatiran akan kesehatan kini menghantui warga di perumahan Renojoyo. Dalam dua bulan terakhir, tercatat enam warga meninggal dunia akibat berbagai penyakit serius, mulai dari kanker payudara hingga gangguan kelenjar tiroid. Banyak dari mereka yang enggan melakukan perawatan medis lebih lanjut karena terbentur masalah biaya, sehingga memilih pengobatan alternatif atau sekadar ala kadarnya.

Meskipun belum ada penjelasan medis resmi yang mengaitkan penyakit tersebut dengan kondisi lingkungan, warga merasakan dampak kesehatan yang memburuk setelah menetap di Desa Kedungsolo pasca-pengungsian. “Mungkin juga dari udara yang kurang sehat, tapi tidak tahu pastinya. Setelah mengungsi, baru ketahuan ada sakit ini dan itu,” tutur Siti.

Ketangguhan di Tengah Keterbatasan

Suri Wahono, seorang perajin perak yang juga pindah ke Renojoyo, berbagi pengalaman serupa. Meski bau menyengat dari semburan lumpur masih sesekali tercium, ia bersyukur bisa kembali menjalankan usahanya. Namun, pandemi COVID-19 dan kenaikan harga bahan baku emas sempat memukul bisnisnya. Kini, ia beralih ke kerajinan kuningan dan bekerja seorang diri demi efisiensi biaya, demi terus bertahan di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti.

Sementara itu, warga lain di Kelurahan Mindi, seperti Muna Ariyanti, masih terjebak dalam situasi dilematis. Muna memilih bertahan di dekat Stasiun Porong karena nilai ganti rugi yang diterima tidak mencukupi untuk membeli hunian baru bagi empat keluarga yang menghuni satu rumah kecilnya. Secara administratif, warga Mindi dianggap telah pindah ke Kelurahan Porong, membuat mereka seolah menjadi penghuni di kota mati yang minim perhatian. Infrastruktur seperti jalan di depan stasiun pun rusak parah tanpa ada perbaikan berarti dari pemerintah.

Muna bertahan dengan membuka jasa penitipan sepeda motor bagi penumpang kereta api. Di tengah riwayat penyakit jantung yang dideritanya, ia mengaku tidak mendapatkan akses jaminan kesehatan yang layak. “Saya hanya mengandalkan olahraga jalan kaki dan tes kesehatan di posyandu,” ujarnya.

Ingatan Kolektif Generasi Muda

Tragedi ini tidak hanya meninggalkan trauma pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dalam festival menggambar yang digelar di Taman Dwarakerta dalam rangka memperingati 20 tahun lumpur Lapindo, anak-anak menuangkan imajinasi mereka tentang tanggul, asap kelabu, dan alat berat. Alvero, siswa kelas 1 SD, mewakili harapan banyak anak yang mendambakan udara bersih, lingkungan hijau, dan hilangnya semburan yang terus merusak mimpi mereka akan kampung halaman yang nyaman.

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Parlaungan Iffah Nasution, menilai bahwa dua dekade lumpur Lapindo adalah bukti nyata pengabaian pemerintah terhadap warga terdampak. Ia menyoroti tidak adanya intervensi serius bagi mereka yang tinggal di zona rentan, meskipun secara administratif tidak tercakup dalam aturan ganti rugi formal.

“Kita butuh kebijakan afirmatif yang menyasar kelompok masyarakat rentan. Mereka harus dikategorikan sebagai pihak yang membutuhkan jaminan kesehatan dan bantuan sosial dari negara,” tegas Parlaungan. Ia menambahkan bahwa tanggung jawab perusahaan, yakni Lapindo Brantas, juga tidak boleh dianggap selesai hanya dengan pembayaran ganti rugi, melainkan mencakup pemulihan ruang hidup yang rusak.

Hingga kini, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) masih terus berupaya memperkuat tanggul dan mengalirkan air lumpur ke sungai. Namun, bagi masyarakat Porong, angka dan infrastruktur tidak akan pernah bisa menggantikan kehidupan yang hilang. Menjelang peringatan 20 tahun bencana ini, berbagai aksi simbolis akan digelar, bukan sekadar untuk mengenang, namun sebagai pengingat bahwa hak-hak warga atas kehidupan yang layak belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca juga:

• Lapindo belum bisa bayar ganti rugi
• Pemerintah revisi aturan Lapindo
• Mereka ‘yang bertahan hidup’ di Lumpur Lapindo
• Lumpur Lapindo ‘kesalahan manusia’
• Pemerintah hentikan rencana pengeboran Lapindo Brantas
• Satu dekade berlalu, imbas banjir lumpur di Sidoarjo masih membekas
• Pembayaran ganti rugi lumpur Lapindo ‘mandek’