JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mempercepat sertifikasi halal bagi produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata seluruh Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan untuk mendongkrak kualitas serta daya saing pariwisata nasional.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2026, kolaborasi tersebut telah berhasil menerbitkan 31.548 sertifikat halal. Capaian ini mencakup 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Widiyanti saat meninjau penyerahan sertifikasi halal secara langsung di Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Ahad, 31 Mei 2026.
Dalam kunjungan kerja bersama Kepala BPJPH, Haikal Hasan, Menteri Widiyanti menekankan bahwa akselerasi sertifikasi ini merupakan langkah nyata dalam menghadirkan ekosistem pariwisata yang lebih berkualitas dan inklusif. Program ini dirancang untuk memberikan rasa aman serta kenyamanan maksimal bagi para wisatawan saat berkunjung ke berbagai destinasi di tanah air.
Perjalanan program sinergi ini dimulai sejak Juli 2025 dengan proyek percontohan di 20 desa wisata. Berkat dampak positif yang signifikan, cakupan program diperluas secara masif sejak akhir 2025 hingga menyasar 1.500 desa wisata. Sebagai salah satu lokasi terdampak, Desa Wisata Jatimulyo di Kulon Progo mencatat sebanyak 123 pelaku usaha dengan total 139 produk UMKM telah resmi mengantongi sertifikat halal per 30 Mei 2026.
Lebih lanjut, Widiyanti menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan aspek administratif. Sertifikasi ini menjadi instrumen krusial dalam strategi peningkatan kualitas produk, pembangunan kepercayaan wisatawan, serta perluasan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Kemenpar pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPJPH, pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan para pelaku UMKM yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap program ini.
“Ke depan, sinergi lintas sektor ini akan terus diperkuat agar desa-desa wisata di Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyambut baik inisiatif sertifikasi halal di wilayahnya. Menurutnya, sertifikat ini menjadi jaminan bagi wisatawan mengenai kehalalan dan kebersihan proses pembuatan produk makanan yang disajikan di destinasi wisata.
“Ini akan banyak nanti menimbulkan kepercayaan dan kelangsungan banyaknya wisatawan yang akan hadir ke destinasi-destinasi wisata di Kulon Progo dan DIY,” ujar Agung.
Pilihan Editor: Keseimbangan Primer APBN Negatif Terus. Apa Artinya?
Ringkasan
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Program yang dimulai sejak Juli 2025 ini bertujuan meningkatkan kualitas, daya saing, dan rasa aman bagi wisatawan di berbagai destinasi nasional. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku usaha yang tersebar di 1.116 desa wisata di 34 provinsi.
Sertifikasi halal ini dipandang sebagai instrumen krusial untuk membangun kepercayaan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal. Inisiatif ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah karena dianggap mampu menjamin kebersihan dan kehalalan produk yang ditawarkan di destinasi wisata. Kemenpar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan desa wisata di Indonesia semakin kompetitif dan berkelanjutan di masa depan.