JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah untuk melakukan audit investigatif terhadap perusahaan taksi listrik Green SM. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden tragis kecelakaan kereta api antara KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) lalu, yang diduga dipicu oleh operasional taksi tersebut.
Tragedi tabrakan beruntun ini bermula ketika sebuah unit taksi hijau tersangkut di perlintasan sebidang kereta api. Insiden tersebut diindikasi menyebabkan gangguan pada sistem sinyal perkeretaapian dan mengakibatkan sedikitnya 16 orang kehilangan nyawa. Menanggapi kondisi tersebut, Rieke mendesak agar pemerintah membekukan izin operasional Green SM untuk sementara waktu.
“Saya sudah menyatakan dukungan kepada Bapak Presiden dan kementerian terkait untuk membekukan setidaknya sementara izin operasional Green SM Taksi,” ujar Rieke saat melakukan peninjauan langsung di lokasi kejadian pada Rabu (29/4).
Menurut Rieke, pembekuan izin operasional hanyalah langkah awal. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut hingga tuntas, mencakup aspek legalitas hingga kelaikan teknis armada. Politisi ini menyoroti latar belakang perusahaan yang bernaung di bawah konglomerasi asal Vietnam, di mana seluruh armadanya diimpor langsung tanpa kejelasan proses uji kelayakan yang memadai.
“Kami tidak tahu apakah armada ini sudah melalui fine test atau uji kelayakan sebagai kendaraan berbasis energi listrik yang digunakan untuk angkutan umum,” tegas Rieke. Ia mengungkapkan bahwa penelusurannya menemukan kejanggalan dalam proses perizinan operasional taksi tersebut. Izin yang diajukan pada Januari 2024 terbit dengan sangat cepat melalui sistem perizinan daring (OSS) pada 15 Maret 2024.
Rieke menyayangkan kemudahan akses bagi investor asing yang dinilai sangat kontras dengan sulitnya pengusaha transportasi lokal dalam mempertahankan bisnisnya. “Di saat kita sedang menghadapi Pemilu 2024, keputusan untuk memberikan izin secepat itu kepada perusahaan asing sangat dipertanyakan. Kita tidak anti-asing, namun jangan sampai ada karpet merah untuk investor luar sementara pengusaha lokal harus berdarah-darah untuk bertahan,” tambahnya.
Terkait kekhawatiran mengenai nasib sopir jika izin perusahaan dibekukan, Rieke menegaskan bahwa keselamatan transportasi publik dan nyawa masyarakat adalah prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan. Ia menekankan bahwa tragedi ini berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk konstituennya.
“Apakah ibu-ibu yang meninggal dunia bukan perempuan pekerja? Saya turun langsung ke sini karena enam dari korban meninggal dunia merupakan warga dari daerah pemilihan saya di Kabupaten Bekasi,” ujar pemeran Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri ini dengan tegas.
Menanggapi desakan dan sorotan publik, pihak Green SM menyampaikan duka cita mendalam atas para korban kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. Perusahaan menyatakan bahwa saat ini proses investigasi masih berjalan dan pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari insiden tersebut.
“Green SM terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dengan menyampaikan informasi yang relevan serta mendukung penuh jalannya investigasi,” tulis pernyataan resmi pihak perusahaan.
Ringkasan
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk segera membekukan izin operasional perusahaan taksi listrik Green SM menyusul insiden kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang. Rieke menyoroti kejanggalan dalam proses perizinan yang sangat cepat bagi perusahaan asing tersebut serta mempertanyakan kelaikan teknis armada yang digunakan sebagai angkutan umum. Ia menegaskan bahwa keselamatan transportasi publik harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan investasi.
Sebagai langkah tindak lanjut, Rieke menuntut dilakukannya audit investigatif menyeluruh terhadap legalitas dan aspek teknis armada Green SM. Menanggapi desakan tersebut, pihak Green SM menyatakan duka cita mendalam atas para korban dan berkomitmen untuk mendukung penuh proses investigasi yang sedang dilakukan pihak otoritas terkait. Saat ini, perusahaan masih berkoordinasi dengan pemerintah guna mengungkap penyebab pasti dari insiden kecelakaan beruntun tersebut.