JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mengkritik keras pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan. Tulus menilai klaim tersebut menyesatkan karena mengabaikan ketergantungan Indonesia terhadap komoditas impor.
Tulus mengakui bahwa masyarakat desa memang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ia menekankan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada produk impor untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kedelai, gandum, bawang putih, bahan bakar minyak (BBM), gas elpiji, hingga aspal.
Dampak Nyata Pelemahan Rupiah bagi Rakyat Kecil
Menurut Tulus, ketika nilai tukar rupiah melemah, harga barang-barang impor tersebut secara otomatis akan melonjak. Kondisi ini pada akhirnya akan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, baik di desa maupun di perkotaan.
“Jika rupiah melemah terhadap dolar, rakyat kecil di kampung pun akan ikut merasakan dampaknya. Pasalnya, impor barang-barang tersebut dibeli menggunakan devisa, yakni dolar. Jika harga kedelai di pasar internasional naik, maka harga tempe pun akan ikut naik. Artinya, rakyat kecil semakin tercekik,” ujar Tulus melalui keterangan tertulis pada Ahad, 17 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa lonjakan kurs dolar juga memaksa pemerintah untuk memutar otak dalam mengalokasikan subsidi energi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, penurunan nilai rupiah berisiko mengganggu arus kas perusahaan, yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga penurunan daya serap pasar.
Tulus pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang menganggap pelemahan rupiah bukan urusan rakyat desa adalah pandangan yang keliru dan terlalu menyederhanakan masalah. Ia mendesak pemerintah untuk fokus menstabilkan kurs rupiah dan memberikan kepastian ekonomi alih-alih melontarkan pernyataan yang dinilai meninabobokan masyarakat.
Pernyataan Presiden Prabowo di Nganjuk
Sebelumnya, dalam pidato di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026, Presiden Prabowo mengaku tidak khawatir dengan tren pelemahan rupiah. Ia menanggapi santai isu yang menyebut ekonomi Indonesia berada dalam bahaya.
“Sekarang ada saja yang bilang Indonesia akan collapse, akan chaos. Rupiah begini, dolar begitu. Orang rakyat di desa tidak pakai dolar kok, iya kan?” ucap Prabowo.
Presiden mengeklaim kondisi Indonesia masih lebih aman dibandingkan negara lain, terutama dalam hal ketersediaan pangan dan energi. Ia meminta publik agar tidak mudah panik dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.
Perdebatan ini mencuat setelah pada perdagangan Jumat pagi, 15 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah menyentuh level Rp 17.600 per dolar AS. Angka tersebut tercatat sebagai level terendah yang pernah dialami Indonesia sejak krisis moneter Asia pada 1997-1998.
Sultan Abdurrahman dan Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor:
Mengapa Tentara Ngotot Ingin Memeriksa Andrie Yunus
Lobi-lobi Kakek Prabowo Jadi Pahlawan Nasional
Ringkasan
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terdampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tulus menilai klaim tersebut menyesatkan karena Indonesia masih sangat bergantung pada berbagai komoditas impor, seperti pangan dan bahan bakar, yang harganya akan melonjak saat rupiah melemah. Dampak kenaikan harga barang impor ini secara otomatis membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Selain lonjakan harga kebutuhan pokok, pelemahan rupiah juga berisiko mengganggu stabilitas APBN melalui beban subsidi energi serta mengancam keberlangsungan lapangan kerja. Tulus mendesak pemerintah untuk berhenti menyederhanakan masalah ekonomi tersebut dan lebih fokus menstabilkan kurs rupiah demi menjaga daya beli masyarakat. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan tidak khawatir dengan fluktuasi rupiah karena menganggap masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan mata uang asing dalam aktivitas sehari-hari.