JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap fenomena deep state atau negara dalam negara saat memberikan pidato dalam rapat paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Menurut Prabowo, keberadaan oknum birokrat yang bertindak sebagai deep state menjadi penghambat utama efektivitas kinerja institusi negara.
Pilihan editor: Mengapa Prabowo Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota
Meskipun mengakui bahwa masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas, Prabowo menegaskan bahwa keberadaan oknum birokrat nakal dapat mencederai seluruh sistem pemerintahan. Ia pun mengutip peribahasa untuk menggambarkan situasi tersebut, yakni nila setitik rusak susu sebelanga. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas kelompok kecil yang berusaha menyabotase roda pemerintahan tersebut.
Prabowo menjelaskan bahwa para aktor deep state ini merasa kebal terhadap hukum dan konsekuensi atas tindakan mereka. Mereka cenderung bertahan di dalam struktur birokrasi lintas periode pemerintahan, tidak peduli siapa menteri atau presiden yang sedang menjabat. Ketahanan posisi inilah yang sering disalahgunakan untuk melanggengkan kepentingan pribadi.
Dalam pidatonya, mantan Menteri Pertahanan ini memaparkan modus operandi yang kerap dilakukan para oknum tersebut. Salah satunya adalah upaya memanipulasi para menteri agar menandatangani kebijakan yang merugikan. Mereka sering kali memanfaatkan momentum saat menteri sedang dalam kondisi lelah, seperti pada pukul 17.30 sore, untuk menyodorkan dokumen penting demi mendapatkan tanda tangan persetujuan.
Tidak hanya itu, Prabowo menyoroti kebiasaan birokrat yang gemar menambah kerumitan aturan. Ketika pemerintah pusat menginstruksikan penyederhanaan prosedur perizinan usaha, oknum-oknum ini justru menciptakan aturan teknis tambahan yang kontraproduktif, sehingga iklim usaha menjadi semakin sulit dan birokratis.
Menanggapi tantangan tersebut, Prabowo memberikan instruksi tegas kepada jajaran menterinya agar lebih waspada. Ia menekankan pentingnya bagi setiap menteri untuk menertibkan birokrasi di bawah naungan mereka. Mengingat para oknum tersebut memiliki pengalaman panjang dalam sistem, pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk meminimalisasi praktik-praktik yang menghambat kemajuan bangsa.
Kehadiran Prabowo di rapat paripurna kali ini bertujuan untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Momen ini menjadi bersejarah karena Prabowo tercatat sebagai Presiden ke-8 RI pertama yang menyampaikan KEM-PPKF secara langsung di hadapan parlemen. Sebelumnya, isu mengenai deep state ini juga sempat disinggung Prabowo dalam diskusi bersama para jurnalis dan pengamat pada 17 Maret 2026.
Pilihan editor: Alutsista Bertambah: Siapkan SDM dan Infrastrukturnya?
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena keberadaan oknum birokrat yang bertindak sebagai deep state atau negara dalam negara dalam rapat paripurna DPR RI. Kelompok ini dianggap menghambat kinerja pemerintahan dengan cara memanipulasi kebijakan, menciptakan aturan teknis yang rumit, serta merasa kebal terhadap hukum demi kepentingan pribadi. Prabowo menegaskan bahwa tindakan sabotase tersebut mencederai sistem pemerintahan dan harus segera ditindak tegas.
Sebagai langkah antisipasi, Prabowo menginstruksikan para menterinya untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan penertiban birokrasi di instansi masing-masing. Pengawasan yang ketat menjadi kunci utama untuk meminimalisasi praktik birokrasi nakal yang kontraproduktif terhadap iklim usaha dan kemajuan bangsa. Pidato tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan parlemen.