JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan berpeluang besar untuk tampil dalam pecahan mata uang baru USD 250. Rencana yang pertama kali diungkap oleh Washington Post pada Kamis (28/5) ini memicu perdebatan karena jika terealisasi, Trump akan menjadi tokoh pertama dalam 150 tahun terakhir yang wajahnya dicetak pada mata uang AS saat ia masih menjabat atau masih hidup.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengonfirmasi bahwa saat ini terdapat rancangan undang-undang (RUU) di DPR dan Senat yang bertujuan mengubah regulasi terkait pelarangan penggunaan gambar orang yang masih hidup pada mata uang Amerika. “Sekarang ada rancangan undang-undang di DPR dan Senat untuk mengubah aturan tersebut agar orang yang masih hidup, yakni Donald J. Trump, dapat tampil di uang pecahan USD 250,” ujar Bessent dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (29/5).
Bessent menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan persiapan awal jika regulasi tersebut disetujui oleh Kongres, namun tetap berkomitmen untuk menjalankan prosedur sesuai hukum yang berlaku.
Dalam desain awal yang beredar, wajah Trump tampak menghiasi sisi depan uang dengan tulisan “America 250 anniversary”. Tulisan tersebut merujuk pada perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh pada 4 Juli 1776. Laporan menyebutkan bahwa dua pejabat Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Trump sejak tahun lalu telah menginstruksikan Bureau of Engraving and Printing untuk menyiapkan purwarupa (prototipe) mata uang tersebut.
Meski demikian, langkah ini menghadapi kendala internal. Sejumlah pegawai biro percetakan uang pemerintah menyatakan kekhawatiran karena rencana tersebut dinilai melanggar hukum federal yang melarang presiden yang masih hidup untuk muncul pada mata uang AS. Juru bicara Kementerian Keuangan menegaskan bahwa biro percetakan saat ini masih melakukan kajian dan perencanaan atas proposal tersebut. Selain itu, Bendahara AS, Brandon Beach, dikabarkan belum memberikan instruksi pencetakan sebelum ada keputusan resmi dari pihak legislatif.
Situasi ini juga menyoroti adanya gesekan prosedural di internal lembaga. Direktur Bureau of Engraving and Printing, Patricia Solimene, dilaporkan sempat memberi peringatan mengenai hambatan hukum sebelum akhirnya ia dipindahkan dari posisinya.
Rencana pencetakan uang bergambar Trump ini menambah daftar panjang kebijakan pemerintahan yang dinilai semakin menonjolkan identitas pribadi presiden di berbagai institusi negara. Sebelumnya, Komisi Seni Rupa AS telah menyetujui pencetakan koin emas peringatan 250 tahun AS. Nama Trump juga mulai disematkan pada beberapa institusi budaya ternama, seperti John F. Kennedy Center for the Performing Arts dan US Institute of Peace.
Tidak hanya itu, wajah Trump juga mulai terlihat pada spanduk besar di gedung Kementerian Kehakiman serta Kementerian Pertanian AS, bahkan santer dikabarkan akan muncul di dokumen paspor Amerika Serikat.
Terkait RUU uang pecahan USD 250, pembahasan di Kongres masih berjalan lambat sejak diajukan tahun lalu. Kelompok Demokrat memberikan kritik keras terhadap wacana ini. Senator Mark Warner menyebut usulan tersebut sebagai upaya terang-terangan dari Gedung Putih untuk memuaskan ego pribadi sang presiden.
Ringkasan
Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan rencana untuk mencetak wajah Donald Trump pada uang pecahan baru USD 250 dalam rangka memperingati 250 tahun kemerdekaan negara tersebut. Saat ini, rancangan undang-undang untuk mengubah regulasi yang melarang tokoh yang masih hidup muncul pada mata uang sedang dibahas di DPR dan Senat. Langkah ini dilakukan di tengah persiapan awal oleh pihak Kementerian Keuangan meski menghadapi berbagai tantangan hukum dan prosedur internal.
Wacana ini menuai kritik tajam karena dianggap sebagai langkah yang memicu perdebatan mengenai penggunaan simbol negara untuk kepentingan pribadi. Selain hambatan hukum federal, proses ini juga menghadapi resistensi dari sejumlah pihak yang menilai rencana tersebut tidak lazim dilakukan selama presiden masih menjabat. Hingga saat ini, pembahasan di Kongres masih berjalan lambat di tengah penolakan keras dari kelompok Demokrat.