JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com – Sosok mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, secara tegas menyatakan dirinya tidak memiliki ambisi untuk kembali menduduki jabatan publik di Ibu Kota. Pernyataan tersebut disampaikan Ahok usai menggelar pertemuan penting dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Rabu (20/8/2025).
“Enggak lah (berbagai jabatan), saya sekarang enakan gini, free man,” ujar Ahok, menekankan pilihannya untuk tidak lagi terikat pada posisi pemerintahan formal. Baginya, status sebagai individu yang bebas memberikan kenyamanan dan fleksibilitas yang sangat dihargai dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Menurut Ahok, kini ia merasa jauh lebih nyaman dan produktif menjalani perannya sebagai pembicara dalam berbagai seminar, baik di dalam maupun luar negeri. Fleksibilitas ini menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk tidak kembali ke ranah birokrasi. “Aku waktunya juga susah, aku banyak jadi pembicara keliling kan kadang mau ke luar negeri ke mana. Kalau kita terikat satu PT agak susah,” jelasnya, merujuk pada keterbatasan waktu jika kembali menduduki jabatan publik.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Pramono Anung, Ahok mengungkapkan sejumlah isu krusial yang menjadi bahan diskusi. Pembicaraan meliputi topik strategis seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sistem transportasi perkotaan, hingga upaya digitalisasi pembayaran untuk efisiensi tata kelola. Ahok sendiri menekankan pentingnya prinsip dasar dalam penetapan PBB, yakni nilai pajak tidak boleh melebihi Harga Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga pasar. “PBB kan orang suka bilang zaman Ahok juga naikin PBB. Jadi prinsip PBB itu kan tidak boleh melebihi NJOP dari harga pasar,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Ahok juga mendorong implementasi sistem voucher digital untuk layanan transportasi maupun penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, inovasi ini akan membawa efisiensi signifikan. “Kalau pakai voucher digital, uang yang tidak terpakai bisa kembali ke APBD. Itu lebih efisien,” paparnya, menyoroti potensi penghematan anggaran yang besar.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jakarta ini juga menyoroti urgensi untuk melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Ia meyakini, penyelesaian sisa 16 kilometer lahan yang belum dibebaskan akan berdampak masif pada pengendalian banjir di Jakarta. “Kalau Ciliwung beres, Waduk Pluit jalan, tanggul kuat, istilah Siaga 1 Katulampa bikin Jakarta bahaya itu tidak ada lagi,” pungkasnya, menunjukkan optimisme terhadap solusi jangka panjang untuk masalah banjir Jakarta.
Baca juga: Pramono Bertemu Ahok di Balai Kota, Bahas PBB hingga Normalisasi Kali Ciliwung
Meski secara aktif memberikan beragam masukan konstruktif untuk kemajuan Jakarta, Ahok kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berniat kembali menduduki posisi resmi di pemerintahan. Ia menyatakan hanya siap berkontribusi melalui pemikiran dan pengalaman yang telah dimilikinya. “Kan saya masih KTP Jakarta. Pak Gub ngajak bangun bareng ya saya siap kasih masukan. Tapi kalau jabatan, enggak lah. Saya lebih senang berbagi lewat seminar,” ujar Ahok, menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmennya untuk membantu Jakarta dari jalur yang berbeda.
Baca juga: Ahok Ungkap Kwik Kian Gie Jual Usaha Ketika Masuk Kekuasaan, Pejabat Lain Malah Pengen Kaya
Ringkasan
Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), secara tegas menyatakan tidak memiliki ambisi untuk kembali menduduki jabatan publik di Ibu Kota. Ia memilih menjadi “free man” karena merasa lebih nyaman dan produktif sebagai pembicara di berbagai seminar. Keterbatasan waktu menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk tidak kembali terikat pada posisi pemerintahan formal.
Dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ahok membahas isu krusial seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), transportasi, dan digitalisasi pembayaran. Ia juga menekankan urgensi penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung untuk pengendalian banjir Jakarta. Meskipun aktif memberikan masukan konstruktif, Ahok menegaskan kesiapannya hanya untuk berkontribusi melalui pemikiran dan pengalaman, bukan dengan kembali menjabat posisi resmi.