JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Seruan untuk mendatangi gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, guna melancarkan demonstrasi 25 Agustus 2025 kini tengah ramai beredar di berbagai platform media sosial. Aksi yang rencananya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat ini diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”. Mereka secara aktif mengajak para buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka.
Menanggapi seruan aksi tersebut, sejumlah pihak telah menyampaikan respons beragam, mencerminkan spektrum pandangan yang berbeda dalam menanggapi agenda unjuk rasa ini.
Salah satu respons penting datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, menyoroti ketidakjelasan penanggung jawab aksi demonstrasi 25 Agustus di depan gedung DPR tersebut. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dalam aksi 25 Agustus,” tegas Jumhur pada Sabtu, 23 Agustus 2025, sebagaimana dikutip dari Antara.
Jumhur juga mengungkapkan kekhawatiran serius bahwa jika tidak ada penanggung jawab yang jelas, demo 25 Agustus berpotensi besar menjadi anarkis. Ia khawatir situasi ini dapat memicu kerusuhan yang pada akhirnya hanya akan dimanfaatkan sebagai pertarungan politik elite. “Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elite,” ujar Jumhur, menegaskan bahwa KSPSI dan seluruh elemen gerakan buruh tidak akan ambil bagian dalam aksi yang dijadwalkan tersebut.
Sementara itu, dari kalangan mahasiswa, Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, dengan tegas membantah keterlibatan kelompoknya. “Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar,” kata Pasha. Ia menjelaskan bahwa BEM SI Kerakyatan telah menggelar aksi unjuk rasa sendiri pada Kamis, 21 Agustus 2025, di depan gedung DPR. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pembatalan pembahasan rancangan undang-undang yang bermasalah serta penolakan terhadap kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan oligarki.
Di sisi lain, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa kelompoknya memang memiliki beberapa isu perjuangan yang selaras dengan tema undangan demonstrasi 25 Agustus 2025. Namun, ia menegaskan bahwa Partai Buruh akan melaksanakan aksi demo pada tanggal yang berbeda, yakni 28 Agustus, bukan 25 Agustus 2025. “Puluhan ribu buruh dari pelbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara,” ungkap Said melalui pesan singkat pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Demonstrasi yang diusung Partai Buruh dengan tajuk “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah” ini juga rencananya akan digelar serentak di beberapa titik kota industri penting, termasuk di Serang, Banten, Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Makassar, menunjukkan skala aksi yang lebih terorganisir.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Ringkasan
Seruan untuk demonstrasi pada 25 Agustus 2025 di Gedung Parlemen Jakarta, yang diinisiasi oleh “Revolusi Rakyat Indonesia” dengan mengajak buruh, petani, dan mahasiswa, telah beredar luas. Menanggapi seruan ini, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melalui Ketua Umum Mohammad Jumhur Hidayat, secara tegas melarang anggotanya berpartisipasi. Jumhur menyoroti ketidakjelasan penanggung jawab serta isu tuntutan, mengkhawatirkan aksi tersebut berpotensi anarkis atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik elite.
Di sisi lain, Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, membantah pencatutan nama kelompoknya dalam aksi 25 Agustus, menjelaskan mereka telah mengadakan unjuk rasa sendiri pada 21 Agustus. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan kelompoknya akan berdemonstrasi pada tanggal yang berbeda, yakni 28 Agustus, dengan tuntutan “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah.” Aksi Partai Buruh ini direncanakan melibatkan puluhan ribu buruh di Jakarta dan kota-kota industri lainnya secara terorganisir.