Dalang Demo DPR Terungkap! Eks Kepala BIN Sebut Aktor Non-Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono melontarkan pernyataan mengejutkan dengan mengaku telah mengetahui sosok dalang utama di balik aksi demonstrasi yang terjadi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) baru-baru ini. Menurut Hendropriyono, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja “bermain” dan menunggangi gelombang demonstrasi tersebut demi agenda tersembunyi. Kendati demikian, tokoh intelijen ini masih memilih untuk merahasiakan identitas dalang tersebut, sembari memberi isyarat bahwa informasi itu akan diungkap “pada waktunya”.

Advertisements

Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025), Hendropriyono menjelaskan, “Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu.” Guru besar di bidang ilmu intelijen ini menegaskan bahwa dalang intelektual di balik demo DPR RI itu bukan berasal dari dalam negeri, melainkan dari pihak luar. Ia menambahkan, dalang tersebut lihai menggerakkan “kaki tangannya” yang berada di Indonesia, bahkan dengan keyakinan bahwa para pembantunya itu tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.

Menurut Hendropriyono, sosok misterius ini bukanlah seorang negarawan atau “non-state actor” dalam pengertian tradisional, namun dampaknya terhadap kebijakan sebuah negara sangatlah masif. Sebagai seorang intelijen berpengalaman, ia mengamati bahwa arah kebijakan suatu negara kerap kali selaras dengan usulan atau agenda yang disuarakan oleh aktor non-negara ini. “Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state,” ujarnya, sembari merujuk nama-nama besar seperti George Soros, George Tenet, David Rockefeller, dan Bloomberg, mengidentifikasi mereka sebagai representasi dari kaum kapitalis yang memiliki pengaruh global.

Lebih lanjut, Hendropriyono tanpa ragu membeberkan tujuan akhir di balik manuver aktor tersebut yang berpotensi mengacaukan stabilitas demokrasi. Ia menegaskan bahwa motifnya tidak berubah dari masa lalu: upaya penjajahan kembali, namun dengan metode yang jauh lebih canggih. “Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita,” pungkasnya, mengingatkan akan bahaya laten yang mengancam jika bangsa ini lengah.

Advertisements

Pernyataan Jenderal Hendropriyono ini muncul di tengah maraknya aksi demonstrasi yang menghebohkan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat pertama kali berkumpul pada Senin (25/8/2025), dalam aksi yang kemudian dikenal sebagai “demo 25 Agustus 2025”. Mereka menyuarakan beragam tuntutan krusial, mulai dari desakan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset hingga penolakan keras terhadap rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Gelombang protes ini bahkan berlanjut hingga Kamis (28/8/2025), ketika massa kembali “mengepung” kompleks parlemen sejak siang, menegaskan ketidakpuasan publik terhadap isu-isu tersebut.

Ringkasan

Mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, mengaku telah mengetahui dalang utama di balik aksi demonstrasi yang terjadi di depan Gedung DPR RI baru-baru ini. Menurutnya, dalang tersebut merupakan aktor non-negara dari luar negeri yang lihai menggerakkan pihak di Indonesia demi agenda tersembunyi. Hendropriyono mengindikasikan bahwa dalang ini memiliki pengaruh masif terhadap kebijakan suatu negara, meskipun identitasnya masih dirahasiakan.

Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan negara sering selaras dengan usulan aktor tersebut, yang disebutnya sebagai representasi kaum kapitalis global seperti George Soros. Tujuan akhir dari manuver ini adalah upaya penjajahan kembali dengan metode yang lebih canggih, berpotensi mengacaukan stabilitas demokrasi. Pernyataan ini muncul di tengah serangkaian demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang menyuarakan berbagai tuntutan, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset dan penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR.

Advertisements