Sahroni “Orang Tolol Sedunia”: Nasdem Bantah Mutasi dari Komisi III?

JAKARTA, KOMPAS.com – Isu rotasi jabatan di DPR kembali mencuat, kali ini melibatkan sosok Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa pergeseran Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI bukanlah sebuah pencopotan, melainkan murni bagian dari rotasi internal yang lazim terjadi. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang mengaitkan mutasi tersebut dengan kontroversi ucapan “orang tolol sedunia” yang sempat dilontarkan Sahroni beberapa waktu lalu.

Menurut Hermawi Taslim, keputusan ini merupakan langkah rutin partai untuk melakukan penyegaran di antara anggotanya yang bertugas di parlemen. “Rotasi biasa saja,” ujarnya kepada Kompas.com pada Jumat (29/8/2025), mengindikasikan bahwa tidak ada motif tersembunyi di balik perubahan tersebut. Dia menambahkan, “Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” memperkuat klaim bahwa mutasi tersebut adalah bagian dari strategi internal Partai Nasdem untuk memaksimalkan kinerja dan kontribusi anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Langkah rotasi Ahmad Sahroni ini tak pelak kembali mengingatkan publik pada pernyataan kontroversialnya yang sempat memantik polemik. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut menjadi sorotan ketika merespons kritik pedas masyarakat yang mendesak agar DPR dibubarkan. Desakan ini muncul seiring terkuaknya rincian gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis, mencapai Rp 230 juta per bulan, namun dianggap tidak sebanding dengan kualitas kinerja yang ditunjukkan.

Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah sulitnya kondisi ekonomi masyarakat, yang sontak menimbulkan gelombang protes. Merespons desakan pembubaran DPR RI tersebut dalam kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025), Ahmad Sahroni menyatakan pandangan yang mengejutkan. Ia menilai desakan tersebut sebagai sikap yang keliru, bahkan secara eksplisit menyebutnya sebagai “mental orang tolol sedunia”.

Pernyataan tajam Sahroni yang menjadi viral tersebut secara gamblang diutarakan. “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” tegasnya saat itu. Ia juga mengingatkan agar kritik terhadap DPR tetap disampaikan dengan mengedepankan adat istiadat dan sopan santun, meskipun mengakui kebebasan untuk mengkritik, mencaci maki, dan komplain.

Menyadari dampak dari ucapannya, Ahmad Sahroni kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataan “orang tolol sedunia” tersebut. Ia membantah keras jika maksud ucapannya adalah untuk merendahkan masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR RI. Melalui pernyataannya pada Selasa (26/8/2025), Sahroni menegaskan bahwa kata “tolol” yang digunakannya tidak ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat, melainkan pada logika atau cara berpikir yang menganggap pembubaran DPR bisa semudah itu dilakukan.

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni kepada Kompas.com. Ia melanjutkan, “Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue.” Menurutnya, ucapannya telah dipahami secara keliru dan sengaja “digoreng” seolah-olah ditujukan langsung kepada masyarakat. Sahroni menekankan, yang ia soroti adalah kurangnya informasi lengkap mengenai tunjangan dan gaji anggota DPR yang kemudian dijadikan dasar desakan pembubaran.

Ia menjelaskan lebih lanjut, “Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis.” Oleh karena itu, bagi Sahroni, desakan pembubaran DPR hanya karena isu yang belum sepenuhnya dipahami secara mendalam adalah hal yang tidak masuk akal. “Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” pungkasnya, menegaskan bahwa kritiknya lebih tertuju pada rasionalitas argumentasi daripada individu.