Program Prabowo Dibantu Burden Sharing? Ini Kata BI Soal Cetak Uang!

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah mengambil langkah strategis dengan skema berbagi beban atau burden sharing. Inisiatif ini bertujuan untuk membiayai program-program prioritas seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan perumahan rakyat, sebuah kebijakan yang memicu beragam diskusi di tengah masyarakat.

Menanggapi kekhawatiran yang meluas terkait potensi pencetakan uang baru, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak akan melakukan hal tersebut. “BI tidak mencetak uang baru,” tegas Ramdan kepada Kompas.com pada Kamis (5/9/2025), menepis spekulasi yang beredar.

Ramdan menjelaskan, mekanisme burden sharing ini dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) setelah dikurangi penerimaan dari penempatan dana pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik. Dalam implementasinya, pembagian beban diwujudkan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI.

Ia menambahkan, “Besaran tambahan beban bunga oleh BI kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat.” Pernyataan ini menegaskan komitmen BI untuk menjaga keseimbangan antara dukungan fiskal dan stabilitas moneter.

Kesepakatan strategis mengenai burden sharing ini pertama kali diungkap oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPD RI pada Selasa (2/9/2025). Kala itu, Perry memaparkan bahwa skema ini akan melibatkan pembagian beban bunga atas penerbitan SBN yang dialokasikan untuk program-program prioritas pemerintah.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencapai kesepakatan untuk membagi beban bunga SBN ini secara merata dengan porsi 50:50. Skema inovatif ini diharapkan mampu menekan biaya bunga yang sebelumnya sepenuhnya menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga separuhnya, memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah.

Secara spesifik, baik BI maupun Kemenkeu akan menanggung beban bunga masing-masing sebesar 2,9 persen untuk mendanai program 3 juta rumah. Sementara itu, untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), keduanya akan menanggung beban bunga sebesar 2,15 persen. Gubernur Perry Warjiyo menjelaskan formulanya: “Formulanya sebenarnya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan. Kemudian sisanya itu dibagi dua.“

Namun, pengumuman ini sontak memicu beragam protes dari berbagai kalangan. Kekhawatiran utama adalah bahwa skema ini berpotensi mendorong BI untuk mencetak uang baru dalam jumlah besar, mengingat skala anggaran yang signifikan yang dibutuhkan oleh program-program prioritas pemerintah tersebut. Konsekuensinya, pencetakan uang baru secara masif dikhawatirkan dapat memicu lonjakan inflasi dan melemahkan nilai tukar rupiah.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, turut menilai bahwa strategi burden sharing antara BI dan pemerintah berpotensi membuat bank sentral pada akhirnya harus mencetak uang baru. Huda berpendapat bahwa BI kemungkinan akan memprioritaskan penggunaan kas internalnya untuk membeli SBN. Namun, jika dana tersebut terbukti tidak mencukupi, opsi paling realistis adalah menambah likuiditas melalui mekanisme pencetakan uang baru. “Jadi BI membeli SBN dengan kas yang ada atau mencetak uang, sehingga likuiditas di masyarakat bisa terjaga. Tapi cara membeli SBN-nya ini nampaknya dengan mencetak uang baru setelah kas BI habis. Nampaknya sih akan mencetak uang ya,” jelas Huda, menggarisbawahi kekhawatirannya.

Di sisi lain, Staf Ekonomi Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menawarkan pandangan yang lebih optimistis. Menurutnya, opsi pencetakan uang baru bukanlah skenario utama dan sangat bergantung pada kondisi likuiditas Bank Indonesia. “Pencetakan uang baru itu kalau misalkan kondisinya adalah BI tidak memiliki likuiditas. Tapi kalau misalkan likuiditasnya masih ada, berlimpah, ya tidak masalah,” terang Myrdal.

Myrdal lebih lanjut menyoroti bahwa posisi BI saat ini relatif aman, ditopang oleh cadangan devisa Indonesia yang besar dan kondisi likuiditas bank sentral yang kuat. Ia menekankan, selama Bank Indonesia melakukan perhitungan yang matang dan cermat, kebijakan burden sharing ini justru berpotensi mendukung program pemerintah dengan biaya pendanaan yang lebih rendah. “Jadi ya memang situasinya kita lihat sih sebenarnya bagus-bagus saja. Asalkan BI itu hitung lagi, hitung kondisinya. Jadi ya kalau misalkan likuiditasnya masih bagus sih BI tidak masalah,” pungkas Myrdal, memberikan catatan penting mengenai implementasi kebijakan ini.