Nadiem Makarim Dikritik: JPPI Ungkap Dugaan Korupsi di Pendidikan!

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan penetapan status tersangka kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, merupakan pukulan telak dan tamparan keras bagi moral bangsa. Peristiwa ini menyoroti rapuhnya integritas di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan karakter bangsa.

Pilihan editor: Mengapa Kami Kembali Menulis Kasus Kematian Munir?

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa kasus ini melampaui sekadar pelanggaran hukum. Menurutnya, ini adalah indikasi nyata dari runtuhnya moralitas para pejabat yang mengemban amanah di sektor pendidikan. “Korupsi ini bukan hanya soal kerugian uang negara, ini adalah bukti matinya nurani dan empati di antara para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat, 5 September 2025.

Ubaid mengungkapkan keheranannya atas tindakan para pejabat yang tega merampok hak pendidikan anak-anak, padahal mereka memiliki kewajiban untuk melindungi masa depan generasi muda. JPPI secara tegas menyatakan bahwa praktik korupsi di sektor pendidikan yang telah mendarah daging ini merupakan pengkhianatan serius terhadap amanat konstitusi Republik Indonesia.

JPPI memperingatkan bahwa lembaga pendidikan, yang seharusnya berfungsi sebagai benteng moral dan pembentuk karakter, kini berisiko berubah menjadi “inkubator koruptor”. Ubaid menambahkan, “Selama ini kita sibuk membangun infrastruktur dan mengembangkan kurikulum, tapi gagal membentengi moral. Akibatnya, mereka yang kita didik bisa jadi adalah mereka yang kelak akan menghancurkan bangsa.” Pernyataan ini menjadi refleksi mendalam tentang prioritas yang salah dalam pembangunan pendidikan.

Organisasi ini tidak hanya menyoroti kasus yang sedang berjalan, tetapi juga memperingatkan adanya potensi skandal korupsi baru. Pasalnya, proyek serupa seperti pengadaan laptop pendidikan masih terus berlangsung hingga tahun 2025. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, JPPI khawatir proyek-proyek ini akan kembali menjadi “lahan basah” bagi oknum tak bertanggung jawab. “Setiap proyek harus diawasi ketat, dari awal hingga akhir,” tegas Ubaid, menekankan urgensi pengawasan berkelanjutan.

Ia melanjutkan, “Jika tidak ada reformasi, pendidikan kita akan terus menjadi lahan basah bagi para koruptor, dan masa depan bangsa dipertaruhkan.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya sebuah perubahan fundamental untuk menyelamatkan integritas sistem pendidikan nasional dari cengkeraman korupsi.

Dengan tegas, JPPI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum kasus Nadiem Makarim ini. Mereka berjanji untuk memastikan bahwa kasus ini tidak akan bernasib sama dengan skandal pendidikan lain yang seringkali menguap begitu saja tanpa penyelesaian. Untuk mewujudkan reformasi yang substansial, JPPI mengajukan tiga tuntutan utama kepada pihak berwenang:

1. Pengusutan tuntas dan tanpa pandang bulu oleh Kejaksaan Agung, mendalami hingga ke akar-akarnya untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam korupsi pengadaan Chromebook.
2. Pelaksanaan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh program dan proyek di lingkungan Kementerian Pendidikan sejak tahun 2019, untuk mendeteksi potensi penyimpangan lain.
3. Reformasi total dalam transparansi dan akuntabilitas birokrasi pendidikan, dengan aktif melibatkan partisipasi publik dalam mekanisme pengawasan.

Pilihan editor: Ada Semangka Setipis Kartu di Menu Makan Bergizi Gratis