Burden Sharing Dikritik: Celios Pertanyakan Dana Moneter untuk Program Fiskal

CENTER of Economic and Law Studies atau Celios secara terbuka mengkritisi urgensi dari skema berbagi beban atau burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini diterapkan untuk mendanai program Asta Cita, dengan mekanisme BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) langsung di pasar primer. Langkah ini menjadi sorotan tajam mengingat biasanya mekanisme serupa hanya diambil saat perekonomian nasional menghadapi krisis yang mendalam.

Sebelumnya, skema burden sharing telah diimplementasikan oleh Kemenkeu dan BI saat penanganan pandemi Covid-19 serta untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat itu terpuruk. Namun, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyayangkan penggunaan mekanisme yang sama di saat tidak ada situasi mendesak yang sebanding. Ia menyoroti klaim Badan Pusat Statistik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada kuartal II 2025. Menurut Bhima, angka pertumbuhan di atas 5 persen jelas tidak mencerminkan kondisi krisis. “Kok disamakan pada saat Covid-19,” ujarnya, dikutip Jumat, 5 September 2025, menyiratkan keberatan atas perbandingan tersebut.

Bhima lebih lanjut menyayangkan adanya potensi pergeseran peran bank sentral. Fungsi utama BI adalah menjaga stabilitas moneter, namun dengan skema ini, BI justru terlibat dalam pendanaan program prioritas pemerintah. “Kenapa moneternya diseret-seret untuk mendanai program fiskal? Yang programnya belum tentu bisa mendorong perekonomian kedepannya?” kritik Bhima, menyoroti risiko terhadap independensi dan fokus kebijakan moneter. Skema burden sharing yang dilakukan BI dengan membeli langsung SBN di pasar primer selama era pandemi Covid-19, kini dinilai Celios sebagai langkah berisiko bagi stabilitas moneter, terutama jika program-program yang didanai tidak berhasil mencapai targetnya.

Rencana mengenai burden sharing ini sebelumnya diungkap oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rapat kerja daring bersama DPD RI pada Selasa, 2 September 2025. Perry menjelaskan bahwa langkah yang akan diambil BI adalah dengan membeli SBN dari pasar sekunder, berbeda dengan skema di era pandemi. Sebagian dari dana hasil pembelian tersebut akan dialokasikan oleh Kemenkeu untuk mendukung program-program strategis seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

Perry menegaskan bahwa “Dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kemenkeu, dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam program Asta Cita.” Ia juga melaporkan bahwa sejak awal tahun, bank sentral telah membeli SBN sebanyak Rp 200 triliun. Lebih lanjut, BI dan Kemenkeu telah sepakat untuk membagi beban bunga SBN melalui mekanisme burden sharing ini, dengan masing-masing pihak menanggung setengahnya. Sebagai contoh, untuk pendanaan perumahan rakyat, beban bunga efektif yang ditanggung masing-masing pihak adalah 2,9 persen, sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih, bunga efektifnya adalah 2,15 persen.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Danantara Jadi Juru Selamat BUMN Farmasi yang Kolaps