JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menanggapi langkah reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. Haedar menekankan pentingnya bagi para pembantu presiden untuk tidak hanya cakap menyelesaikan tugas-tugasnya dan memenuhi harapan rakyat yang begitu tinggi, namun juga harus tampil sebagai pejabat publik yang bijak dan seksama dalam setiap tindakan dan kebijakan.
Pernyataan Haedar di Yogyakarta ini muncul tak lama setelah rentetan demonstrasi massa disertai kericuhan yang sempat menjalar di berbagai penjuru Tanah Air. Ia menyoroti bagaimana gelombang protes tersebut bermula dari kebijakan-kebijakan yang dinilai tak berpihak serta sikap elite pejabat yang kurang peka terhadap kondisi serba sulit yang dihadapi oleh rakyat.
Oleh karena itu, Haedar mengingatkan, “Pejabat publik jangan lagi menunjukkan tindakan yang sembarangan, apalagi yang menyakiti hati rakyat. Belajarlah empati dan peduli pada keadaan dan nasib rakyat yang hidupnya susah.” Seruan ini menjadi penekanan utama agar para pemangku kebijakan benar-benar merasakan dan memahami penderitaan masyarakat.
Para pejabat baru dalam kabinet Prabowo, baik menteri maupun wakil menteri, kini mengemban tanggung jawab yang sangat berat. Mereka menduduki jabatan di tengah tajamnya sorotan dan aspirasi publik yang begitu tinggi pasca-aksi demo dan kerusuhan beberapa waktu lalu. Situasi ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian ekstra.
Haedar menambahkan, tidak hanya kemampuan di bidangnya, tetapi juga aspek moral sebagai pejabat publik akan terus-menerus diamati oleh masyarakat. Ia memperingatkan, “Salah ucapan, gesture, dan sikap keseharian pun akan dinilai dengan penuh sensitivitas tinggi oleh publik.” Ini mengindikasikan bahwa setiap gerak-gerik pejabat akan berada di bawah mikroskop pengawasan rakyat.
Menurut Haedar, sudah saatnya bagi para pejabat untuk memiliki pola pikir yang berbeda dalam memandang dan mengemban jabatan publik. Ia menegaskan, “Jabatan itu bukan kebanggaan, tetapi amanat yang sangat berat,” sebuah pengingat akan esensi sesungguhnya dari sebuah posisi kekuasaan.
Di akhir pernyataannya, Haedar juga meminta mereka yang telah dipercaya menjadi pejabat publik untuk dapat sepenuhnya mengabdi bagi bangsa dan negara. “Sisihkan kepentingan diri dan apa pun yang dapat mencederai mandat untuk berkhidmat seutuhnya bagi rakyat,” pungkasnya, menyerukan dedikasi total tanpa pamrih.
Pilihan Editor: Sekali Reshuffle, Dua Misi Terlampaui
Ringkasan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menanggapi langkah reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Haedar menekankan pentingnya bagi para pembantu presiden untuk tidak hanya cakap, tetapi juga bijak, seksama, dan berempati terhadap rakyat. Hal ini disuarakan setelah demonstrasi massa akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak dan sikap elite pejabat yang kurang peka terhadap kondisi sulit masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pejabat publik harus merasakan penderitaan rakyat dan menghindari tindakan yang menyakiti hati. Para pejabat baru mengemban tanggung jawab berat di tengah sorotan dan aspirasi publik yang tinggi, di mana aspek moral dan setiap gerak-gerik akan diawasi ketat. Haedar menegaskan jabatan adalah amanat berat yang menuntut pengabdian total bagi bangsa dan negara, bukan kebanggaan pribadi.