Reshuffle Kabinet Prabowo: Bocoran Nama & Fakta Terbarunya!

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 8 September 2025. Pelantikan ini menjadi penanda perombakan signifikan dalam Kabinet Merah Putih, menyusul evaluasi komprehensif terhadap jajaran menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri.

Beberapa nama yang sebelumnya menduduki posisi strategis digeser dari jabatannya, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Perombakan ini menarik perhatian publik dan memicu beragam spekulasi.

Menanggapi dinamika ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle kabinet tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk menyingkirkan para menteri yang berasal dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tidak ada, tidak ada [maksud demikian],” tegas Prasetyo kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menepis anggapan tersebut.

Prasetyo Hadi lebih lanjut menjelaskan bahwa sosok-sosok yang dilantik merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang dipilih melalui pertimbangan matang. Ia juga menekankan bahwa pemilihan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. “Ini bukan soal afiliasi, melainkan kualitas individu sebagai putra terbaik bangsa,” imbuhnya, mempertegas landasan keputusan Presiden.

Pelantikan para menteri dan wakil menteri baru ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025. Melalui Kepres tersebut, Mochamad Irfan Yusuf resmi mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umrah, sementara Dahnil Anzar Simanjuntak diangkat menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah. Posisi strategis Menteri Keuangan kini diemban oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sedangkan Mukhtarudin menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono dipercaya memimpin Kementerian Koperasi. Kelima pejabat baru ini kemudian mengucapkan sumpah jabatan secara bersamaan di hadapan Presiden Prabowo, menyatakan kesetiaan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 serta komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara. Mereka juga berjanji untuk menjunjung tinggi etika jabatan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Istana Bantah Sri Mulyani Mengundurkan Diri

Mengenai penggantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan, Prasetyo Hadi secara tegas membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa Sri Mulyani mengundurkan diri atau dicopot paksa. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya. “Ini bukan isu mundur, juga bukan pencopotan,” kata Prasetyo setelah pelantikan. Ia menjelaskan bahwa sebagai kepala negara dan pemerintahan, Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk melakukan evaluasi dan perubahan formasi kabinet demi kepentingan terbaik bangsa.

Prasetyo menambahkan bahwa keputusan Presiden untuk mengganti Sri Mulyani didasari oleh “banyak pertimbangan.” Ia mengimbau masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan apakah Sri Mulyani mengundurkan diri. “Mari kita doakan bersama-sama agar keputusan Bapak Presiden ini membawa kebaikan bagi kita semua,” ajaknya, menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan kepala negara.

Golkar Akui Sodorkan Mukhtarudin

Dari kubu partai politik, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa partainya memang telah merekomendasikan Mukhtarudin untuk mengisi jabatan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Bahlil kembali menegaskan bahwa pergantian kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. “Partai hanya menyarankan nama, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Bapak Presiden,” ucap Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin, 8 September 2025.

Kendati Mukhtarudin dan Dito Ariotedjo sama-sama kader Golkar—Mukhtarudin sebagai sekretaris fraksi dan Dito menjabat Ketua DPP Bidang Inovasi Sosial dan Ormas—Bahlil membantah adanya “tukar guling” posisi menteri. Ia menegaskan bahwa pergantian ini adalah “penugasan” dari Presiden, bukan hasil pertukaran posisi antar kader partai.

Dito Terima Keputusan Presiden

Dito Ariotedjo, yang diberhentikan dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menyatakan menerima sepenuhnya keputusan Presiden Prabowo Subianto. Dito mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui rencana perombakan kabinet ini sejak Senin pagi. “Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan masa jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran,” ujar Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin malam, seperti dikutip Antara.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerjanya selama menjabat Menpora sejak April 2023. Dito juga menantikan pengumuman pengganti dirinya. “Insya Allah, pengganti baru akan segera diumumkan,” pungkasnya.

PDIP Minta Tak Dikaitkan dengan Reshuffle

Dari kubu oposisi, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah murni hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia meminta agar partainya tidak dikaitkan dengan perombakan ini. “Perombakan kabinet tidak bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan karena posisi kami adalah penyeimbang,” kata Guntur melalui pesan singkat pada Senin, 8 September 2025.

Guntur Romli lebih lanjut menekankan bahwa tidak ada satu pun kader PDIP yang masuk dalam Kabinet Merah Putih, baik sebelum maupun sesudah perombakan. “Kami di luar pemerintahan dan tetap konsisten sebagai penyeimbang,” tegasnya. Meskipun Budi Gunawan, yang dicopot dari posisi Menko Polkam, dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pernah menjadi ajudannya, Guntur menolak anggapan bahwa Budi merupakan representasi PDIP dalam pemerintahan Prabowo.

Cak Imin soal Pencopotan Karding

Menanggapi pencopotan Abdul Kadir Karding dari posisi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang kini menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan hal tersebut sepenuhnya kewenangan Presiden. “Semua adalah kewenangan Presiden,” ucapnya usai pelantikan di Istana Negara, Senin, 8 September 2025. Cak Imin menolak mengomentari apakah pencopotan Karding berkaitan dengan isu viral dirinya bermain domino dengan Aziz Wellang, pengusaha yang pernah terlibat kasus pembalakan liar. “Saya tidak tahu. Setiap kabinet adalah kewenangan Presiden,” tegas Cak Imin lagi, menghindari spekulasi.

Senada dengan Cak Imin, Wakil Ketua Umum DPP Partai PKB Cucun Ahmad Syamsurijal juga menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. “Itu kewenangan Pak Presiden,” ujar Cucun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.

Mengenai kemungkinan adanya kader PKB yang dipanggil atau ditawari posisi di kabinet, Cucun mengaku belum mendapatkan informasi. Ia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. “Itu Pak Presiden langsung saja,” jawab Wakil Ketua DPR itu singkat.

Purbaya Siap Memperbaiki Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung angkat bicara menanggapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia menyebut fenomena tersebut sebagai hal yang “biasa” terjadi setelah reshuffle kabinet. Pada penutupan perdagangan Senin, 8 September 2025, IHSG memang terpantau anjlok signifikan sebesar 100,50 poin atau 1,28 persen, berakhir di level 7.766,85, setelah berita perombakan kabinet tersiar luas.

Namun, Purbaya menunjukkan keyakinan penuh akan kemampuannya. Berbekal pengalaman lebih dari 15 tahun di pasar modal, ia merasa sangat memahami seluk-beluk perbaikan ekonomi. “Saya sudah lama berkecimpung di pasar saham, lebih dari 15 tahun. Jadi saya tahu betul bagaimana membenahi ekonomi,” ujar Purbaya setelah pelantikan di Istana Negara, Senin, 8 September 2025.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan target ambisius yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya: menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam 100 hari kerja pertamanya. “Beliau [Presiden] mengatakan ‘jangan lama-lama, cepat.’ Tentu akan kami upayakan,” tutur Purbaya, menyampaikan instruksi yang baru diterimanya setelah pelantikan.

Meskipun mengakui bahwa mencapai target 8 persen untuk tahun ini terbilang sulit mengingat situasi ekonomi global dan domestik saat ini, Purbaya tetap optimistis. Ia melihat peluang besar untuk mencapai target tersebut dalam dua atau tiga tahun ke depan. “Prioritas kami adalah membalikkan arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat terlebih dahulu, kemudian melakukan penyesuaian yang diperlukan,” pungkasnya, menandakan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi.

Eka Yudha, Ervana, Antara, dan Sultan Abdurahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Golkar Tak Terburu-buru Tetapkan Sekretaris Fraksi