Gibran Panen Lobster di Batam: Berantas Penyelundupan Benih Lobster!

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, 10 September 2025. Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri panen perdana lobster di fasilitas Modeling Budidaya Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam. Lokasi budidaya yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini terletak strategis di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, menandai sebuah tonggak penting bagi sektor kelautan Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden Gibran didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Ketua Komisi VI DPR RI Siti Hediati Hariyadi. Dalam sambutannya, Gibran menyampaikan apresiasi atas keberhasilan budidaya lobster ini, yang meskipun baru diresmikan tahun lalu, kini telah menunjukkan hasil signifikan. Ia menyoroti potensi ini sebagai peluang ekonomi biru yang menjanjikan, tidak hanya di Batam, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. Gibran secara khusus berharap agar kegiatan inovatif semacam ini dapat semakin melibatkan anak muda dan mahasiswa, mendorong partisipasi mereka dalam pengembangan sektor kelautan.

Sejalan dengan upaya peningkatan potensi laut, Wakil Presiden Gibran turut menekankan pentingnya finalisasi peraturan presiden (Perpres) terkait penyelundupan. Menurutnya, percepatan pengesahan Perpres ini krusial untuk mencegah “kebocoran-kebocoran” yang merugikan negara di masa mendatang, sekaligus memastikan tata kelola sumber daya laut yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Gibran menegaskan bahwa potensi ekonomi biru Indonesia sungguh luar biasa luasnya, melampaui sekadar budidaya lobster. Ia menyebutkan kekayaan laut lainnya seperti ikan napoleon, bawal bintang, dan kerapu macan, yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi dan harus terus dikembangkan. “Ini harus ditingkatkan sesuai perintah Pak Presiden,” ujarnya, menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap pemanfaatan berkelanjutan sumber daya maritim.

Senada dengan pandangan Gibran, Ketua Komisi VI DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek, turut menyoroti permasalahan penyelundupan benih bening lobster (BBL). Ia menjelaskan bahwa selama ini, BBL kerap diekspor secara tidak resmi atau diselundupkan, mengakibatkan hilangnya nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia. Dengan adanya inisiatif budidaya lobster di dalam negeri, diharapkan potensi nilai tambah tersebut kini dapat dimaksimalkan.

Titiek menyuarakan harapannya agar dengan berkembangnya budidaya lobster domestik, praktik penyelundupan BBL dapat dihentikan sepenuhnya, mengingat Indonesia kini memiliki kapasitas untuk membesarkan sendiri lobster-lobster tersebut. Lebih lanjut, ia juga mendorong KKP untuk aktif menjalin kerja sama luar negeri. Tujuannya adalah agar proses pembesaran BBL, dari benih hingga siap panen, dapat sepenuhnya dilakukan di Indonesia, memperkuat kedaulatan dan kemandirian sektor perikanan nasional.

Menanggapi prospek ekonomi biru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggarisbawahi bahwa potensi budidaya perikanan secara global sangatlah luar biasa. Meskipun demikian, Trenggono mengakui bahwa keterlibatan Indonesia dalam memanfaatkan ekonomi biru masih tergolong minim. Ia memaparkan data yang mencolok: “Pasar seafood dunia tidak kurang dari US$ 404 miliar, namun Indonesia baru mampu mengekspor sebesar US$ 5 miliar. Angka ini masih sangat kecil sekali, padahal potensi kita sesungguhnya sangat besar,” tegasnya, menekankan urgensi untuk mengoptimalkan kekayaan bahari Indonesia.