Rp 200 T Untuk Kredit: Efektifkah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi?

JogloNesia JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan kebijakan signifikan yang berpotensi menyuntikkan likuiditas besar ke sektor perbankan nasional. Langkah berani ini melibatkan pemindahan sebagian dana pemerintah yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia (BI), untuk kemudian diguyurkan ke bank-bank komersial, khususnya bank milik negara atau Himbara.

Purbaya merinci bahwa total dana yang akan disalurkan mencapai Rp 200 triliun, bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah. Dana jumbo ini akan dialokasikan kepada enam institusi perbankan utama: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Syariah Nasional (BSN). Meskipun proporsi pasti untuk masing-masing bank masih dirahasiakan, Menkeu memastikan detail mekanisme penyaluran dana akan diumumkan paling lambat akhir pekan ini.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa suntikan dana ini bukan untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sebaliknya, kebijakan ini dirancang untuk memacu bank-bank agar lebih aktif menyalurkan kredit. Fleksibilitas diberikan kepada setiap bank untuk menentukan penggunaan dana tersebut sesuai kebijakannya masing-masing. “Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem,” ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (11/9/2025), menggarisbawahi prioritas pemerintah pada peningkatan ketersediaan dana di pasar.

Menanggapi gebrakan tersebut, Sekretaris Perusahaan BSI, Wisnu Sunandar, menyambut baik kebijakan ini. Ia melihat langkah pemerintah ini sebagai penguatan likuiditas yang krusial di tengah kondisi pasar yang ketat. Wisnu percaya bahwa dana ini pada akhirnya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BSI, yang aktif mendukung program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis, mencatat kinerja solid dengan pembiayaan mencapai Rp 295 triliun hingga Juli 2025, meningkat dari Rp 257,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Senada dengan BSI, Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, juga menyampaikan optimisme serupa. Menurutnya, penempatan dana SAL pemerintah di sistem perbankan berpotensi memperkuat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekaligus mengakselerasi penyaluran kredit. Analisis Tim Ekonom Bank Mandiri menunjukkan bahwa kondisi ini akan menciptakan likuiditas yang lebih sehat dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga perputaran uang di perekonomian dapat berjalan lebih optimal. Ashidiq menegaskan, “Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi fungsi intermediasi perbankan, khususnya ke sektor-sektor produktif sesuai program prioritas pemerintah.”

Sementara itu, Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan pihaknya masih menunggu penjelasan detail mengenai skema penempatan dana ini, termasuk tenor, pricing, dan persyaratan yang akan berlaku. Namun, ia sepakat bahwa kebijakan ini akan menjadi katalisator bagi perbankan, termasuk BTN, untuk memperluas cakupan pembiayaan dan menekan biaya dana. Harapannya, kredit dapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, di tengah gelombang optimisme tersebut, pandangan kritis datang dari Ekonom Perbankan Binus University, Dody Arifianto. Ia menilai bahwa suntikan likuiditas ini belum tentu menjadi solusi utama bagi perlambatan pertumbuhan kredit perbankan, yang per Juli 2025 hanya mencapai 7% year-on-year (YoY), angka terendah sejak Maret 2022. Dody berpendapat bahwa akar masalahnya terletak pada minimnya permintaan kredit dari pelaku usaha. “Ibaratnya ini dikasih modal banyak tapi kalau tidak ada yang beli produknya juga percuma,” ungkap Dody, menekankan bahwa fokus seharusnya adalah mendorong permintaan kredit untuk ekspansi usaha.

Analisis Dody diperkuat oleh data kredit menganggur di perbankan yang terus merangkak naik. Mengacu pada data OJK per Juni 2025, kredit menganggur mencapai Rp 2.304 triliun, meningkat signifikan dari Rp 2.152 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kekhawatiran lain yang disuarakan Dody adalah mengenai keamanan dana pemerintah. Ia menyoroti bahwa uang akan lebih terjamin jika tetap di Bank Indonesia, mengingat risiko yang mungkin timbul jika bank penerima mengalami kebangkrutan. Dody mengingatkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya menjamin simpanan maksimal Rp 2 miliar per rekening per bank, kecuali ada pengecualian khusus untuk dana pemerintah.

Kontras dengan kekhawatiran Dody, Pengamat Perbankan Amin Nurdin justru menunjukkan optimisme. Ia meyakini bahwa dana tersebut akan disalurkan ke segmen-segmen dengan tingkat risiko yang terkontrol. Menurut Amin, kondisi rasio kredit bermasalah (NPL) saat ini justru akan mendorong bank untuk bersikap lebih hati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan, memastikan penggunaan dana tersebut tetap prudent dan sesuai target.