Nilai LCT RI-Tiongkok Naik Hampir 3 Kali Lipat Tembus USD 6,23 Miliar, BI-PBoC Uji Coba QRIS Antarnegara

Indonesia dan Tiongkok sedang aktif mempererat kolaborasi dalam pemanfaatan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) untuk transaksi perdagangan dan investasi bilateral. Pendekatan strategis ini menawarkan berbagai keuntungan signifikan, termasuk peningkatan efisiensi transaksi, penurunan biaya konversi mata uang, serta penguatan stabilitas keuangan bagi kedua negara.

Keberhasilan implementasi LCT ini tercermin dari lonjakan nilai transaksi. Sepanjang Januari hingga Juli 2025, total transaksi antara Indonesia dan Tiongkok mencapai ekuivalen USD 6,23 miliar, sebuah peningkatan yang hampir tiga kali lipat dibandingkan USD 2,17 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan positif ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan penting antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Gubernur People’s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing pada Kamis (11/9), yang juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Menatap masa depan, BI bersama PBoC berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dan memperluas integrasi keuangan lintas negara. Gubernur Perry Warjiyo menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan cerminan dari “komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung, aman, dan inklusif.” Senada, Gubernur Pan Gongsheng dari PBoC menekankan signifikansi kerja sama Tiongkok-Indonesia sebagai dua kekuatan ekonomi berkembang di Asia. Ia menambahkan bahwa “hubungan dagang dan investasi kedua negara telah dibangun di atas fondasi kerja sama keuangan yang solid,” menjadikannya krusial di tengah dinamika global saat ini.

Perluasan implementasi LCT tidak hanya terfokus pada Tiongkok, melainkan juga terus dikembangkan dengan sejumlah negara mitra strategis lainnya. Data transaksi LCT Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2025 menunjukkan capaian signifikan dengan Jepang sebesar USD 5,08 miliar, diikuti Malaysia dengan USD 2,03 miliar. Selain itu, kolaborasi LCT juga terjalin dengan Thailand mencapai USD 644 juta, Korea Selatan sebesar USD 85 juta, dan Uni Emirat Arab dengan nilai USD 72 juta.

Uji Coba QRIS Antarnegara

Sebagai inovasi terkini, Bank Indonesia dan People’s Bank of China telah merintis uji coba terbatas (sandbox) untuk konektivitas pembayaran digital QRIS antarnegara. Fase awal proyek ini melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan UnionPay International dari Tiongkok, menandai langkah konkret dalam memperkuat sistem pembayaran lintas batas. QRIS antarnegara tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga diharapkan dapat mendorong inklusi, keterjangkauan, serta akses layanan keuangan yang lebih luas. Gubernur Perry Warjiyo menekankan bahwa sinergi kuat antara bank sentral, asosiasi sistem pembayaran, dan lembaga keuangan kedua negara melalui LCT dan QRIS lintas negara ini akan membentuk “ekosistem keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di kawasan.”

Menyikapi perkembangan ini, Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur Tiongkok-Indonesia and Indonesia-Middle East and North Africa Center of Economic and Law Studies (Celios), menyampaikan pandangannya mengenai kontribusi signifikan Tiongkok di Indonesia. Menurutnya, Tiongkok telah memberikan “sumbangan yang besar” pada mayoritas sektor di Indonesia, mulai dari ekonomi, pertambangan, hingga industri media, yang telah “terjadi saat ini” dan menjangkau “berbagai daerah” di Tanah Air.

Namun, Zulfikar juga menyoroti aspek lain dari strategi investasi ekonomi dan komunikasi pemerintah Tiongkok yang cenderung berfokus pada sektor-sektor strategis, sering kali mengabaikan pembangunan sektor penting seperti pendidikan lokal di negara mitra. Ia mengamati adanya kecenderungan untuk memanfaatkan media lokal hanya untuk menyoroti sisi positif keterlibatan ekonomi mereka. Menurutnya, pendekatan ini dapat dipahami dari perspektif efisiensi ekonomi; ketika Tiongkok sudah menjadi kontributor ekonomi utama di suatu wilayah, alokasi sumber daya tambahan untuk pengembangan aspek non-ekonomi seperti pendidikan atau lingkungan menjadi kurang prioritas.