JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
PEMERINTAH Indonesia secara resmi telah memulai pengalihan dana senilai Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke rekening lima bank badan usaha milik negara (BUMN). Langkah strategis ini diharapkan mampu memompa geliat ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang lebih masif. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, simpanan dana tersebut akan menghasilkan imbal hasil atau bunga sekitar 4 persen bagi pemerintah.
Menkeu Purbaya menyatakan optimisme tinggi bahwa bank-bank penerima dana akan terpacu untuk segera menyalurkan kredit. “Jika bank tidak memanfaatkan dana tersebut, mereka akan merugi sendiri. Ada cost sekitar 4 persen yang harus dibayar. Dengan beban bunga tersebut, mereka pasti akan berpikir keras dan terdorong kuat untuk segera menyalurkan dana ini dalam bentuk kredit,” ujar Purbaya dalam keterangannya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat, 12 September 2025.
Ketentuan detail mengenai tingkat bunga atau imbal hasil dari penempatan dana pemerintah di bank BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Dokumen penting ini, yang ditandatangani oleh Menkeu Purbaya pada 12 September 2025, menjadi landasan hukum bagi proses pengalihan dana ini.
Lebih lanjut, poin ketujuh dalam KMK tersebut menguraikan bahwa imbal hasil yang ditetapkan adalah sebesar 80,476 persen dari bunga acuan BI, atau yang dikenal sebagai BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR Rate). Dengan bunga acuan BI saat ini sebesar 5 persen, maka imbal hasil yang didapatkan mencapai 4,02 persen. KMK ini juga menegaskan bahwa penempatan uang negara di bank umum akan berbentuk deposito on call konvensional atau syariah, dilakukan tanpa mekanisme lelang, dan memiliki tenor penempatan selama 6 bulan yang dapat diperpanjang.
Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dipercaya menampung dana negara ini meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menkeu Purbaya merinci alokasi dana ke masing-masing bank: “Di Mandiri kita taruh Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, BNI Rp 55 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.”
Selain mendapatkan keuntungan dari imbal hasil simpanan, kucuran dana jumbo ke bank-bank BUMN ini memiliki tujuan yang lebih besar, yakni memberikan dorongan signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional. “Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan likuiditas di sistem finansial, yang pada akhirnya akan memaksa bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit, sehingga roda ekonomi dapat bergerak dan tumbuh lebih cepat,” pungkas Purbaya.
Pilihan Editor: Jalan Berbatu Menteri Keuangan Baru
Ringkasan
Pemerintah Indonesia telah mengalihkan dana senilai Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke rekening lima bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Langkah ini bertujuan untuk memompa geliat ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang lebih masif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa simpanan dana tersebut akan menghasilkan imbal hasil sekitar 4 persen bagi pemerintah. Tingkat bunga ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, yang menetapkan imbal hasil sebesar 80,476 persen dari bunga acuan BI, atau sekitar 4,02 persen.
Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito *on call* dengan tenor 6 bulan yang dapat diperpanjang, tanpa mekanisme lelang. Alokasi dana ke masing-masing bank bervariasi, dengan Bank Mandiri dan BRI masing-masing menerima Rp 55 triliun. Dengan beban bunga 4% yang harus dibayar, bank-bank BUMN diharapkan terpacu untuk segera menyalurkan dana ini dalam bentuk kredit. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan likuiditas di sistem finansial, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih cepat.