JogloNesia Informasi Jogja Solo Indonesia
Presiden Prabowo Subianto berencana menggelontorkan 330 ribu unit smart TV atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025. Langkah ini merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurut Prabowo, saat ini sudah ada 10 ribu sekolah yang menerima masing-masing satu unit smart TV. “Sekarang pun kami sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar,” ujarnya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 September 2025.
Targetnya, distribusi akan dipercepat mulai November mendatang dengan 100 unit smart TV, dan ditingkatkan secara signifikan pada tahun berikutnya. Prabowo menekankan idealnya setiap kelas memiliki satu perangkat TV pintar untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih interaktif.
Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menjelaskan bahwa anggaran per unit smart TV mencapai Rp 26 juta, sudah termasuk biaya pengiriman, asuransi, dan garansi. Informasi ini diperoleh saat dihubungi pada Jumat, 12 September 2025.
Berdasarkan data LKPP, pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 7,9 triliun untuk pengadaan smart TV tahun 2025. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai jenjang pendidikan, sebagai berikut:
* Direktorat SD: Rp 4.135.608.750.000
* PAUD: Rp 1.710.048.240.000
* SMA: Rp 1.000.779.120.000
* SMK: Rp 972.841.320.000
* Pendidikan non-formal dan pendidikan informal: Rp 90.000.000.000
Dengan demikian, total anggaran pengadaan smart TV untuk tahun 2025 mencapai Rp 7.909.277.430.000 atau Rp 7,9 triliun.
Hingga saat ini, Tempo masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, serta Wakilnya, Atip Latipulhayat, terkait detail anggaran tersebut.
Smart TV yang dipesan pemerintah memiliki layar 75 inci dengan spesifikasi mode 75WM61FE. Perangkat digital ini menggunakan sistem operasi Android 13 dengan memori 16 GB. Selain itu, papan pintar ini membutuhkan tegangan listrik 100-240 volt, terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar, dan dilengkapi berbagai aplikasi pendukung pembelajaran.
Distribusi smart TV ini menyasar semua sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA), baik sekolah negeri maupun swasta.
Menurut Setya Budi Arijanta, program ini didanai dari anggaran Kementerian Dasar dan Menengah. Pemerintah memilih Hisense sebagai vendor karena menawarkan harga terendah, yaitu Rp 26 juta per unit, dibandingkan pesaingnya, Acer, yang mengajukan harga sekitar Rp 40 juta per unit. “Acer mengundurkan diri, maksudnya nggak mau turun (harga). Akhirnya, yang mau negosiasi harganya tuh Hisense di angka Rp 26 juta per unit itu,” jelas Setya. Kesepakatan pembelian dengan vendor telah dilakukan sekitar dua bulan lalu.
Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah berhak menolak distribusi smart TV atau interactive flat panel (IFP) dari pemerintah. Bantuan ini hanya diberikan kepada sekolah yang telah menyatakan kesediaannya untuk menerima. “Kalau misalnya sekolah tidak bersedia dan karena kekeliruan dari distributor, maka bisa minta dikembalikan atau minta kami ambil,” kata Mu’ti saat ditemui di kantornya, Kamis, 11 September 2025.
Dede Leni Mardianti turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Abdul Mu’ti: Banyak Sekolah yang Sedekah Nilai
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto berencana mendistribusikan 330 ribu unit smart TV atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah di seluruh Indonesia mulai tahun ajaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan. Saat ini, 10 ribu sekolah telah menerima satu unit, dengan target percepatan distribusi mulai November mendatang. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan ini mencapai Rp 7,9 triliun dari APBN 2025, dengan biaya per unit Rp 26 juta termasuk pengiriman dan garansi.
Smart TV berukuran 75 inci ini menggunakan sistem operasi Android 13 dan terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar, menyasar sekolah dari TK hingga SMA, negeri maupun swasta. Hisense dipilih sebagai vendor karena menawarkan harga terendah Rp 26 juta per unit. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa sekolah berhak menolak menerima bantuan smart TV ini jika tidak bersedia.